Merdeka.com - Wakil Ketua Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) Rita Pranawati mengatakan, bimbingan pranikah mempunyai dampak yang bagus saat berumahtangga. Terlebih, saat mereka mempunyai anak usai menikah.

"Ini sekali dayung dua tiga pulau terlampaui, penguatan ketahanan keluarga. Tapi dampak perlindungan anak juga luar biasa, karena ada satu materi generasi berkualitas," kata Rita usai menggelar audiensi Pakar Bimbingan Perkawinan Calon Pengantin di Kantor Kemenko PMK, Jakarta Pusat, Selasa (19/11).

Menurutnya, dengan adanya pembekalan sebelum menikah nantinya orang tua mempunyai kesadaran dalam mengasuh anaknya.

"Jadi kalau hari ini orang tua gagal mengasuh, dengan bekal itu minimal orang tua punya kesadaran gimana mengasuh dengan baik dan mau belajar lebih banyak setelah itu," ujarnya.

Dengan begitu, kekerasan terhadap anak dapat berkurang. Karena, suatu masalah dapat dibicarakan dengan secara baik.

"Jadi nanti kasus-kasus semakin berkurang karena orang tua settle, sakinah, mawaddah, kuat secara komunikasi, mengelola konflik, dan jadi bagian dari pelindungan anak juga," ungkapnya.

Alissa Wahid Sebut Tak Ada Ujian Raih Sertifikat Pranikah

Calon pengantin bisa mendapatkan sertifikat bimbingan pranikah tanpa harus mengikuti test atau ujian, tapi hanya dengan mengikuti pembekalan bimbingan pranikah. Hal itu disampaikan Alissa Wahid usai menggelar acara audiensi Pakar Bimbingan Perkawinan Calon Pengantin di Kantor Kemenko PMK, Jakarta Pusat.

"Enggak ada (test dan ujian). Maka tugas pemerintah adalah menyelaraskan materi yang dimiliki organisasi masyarakat ini," kata Alissa, Jakarta Pusat, Selasa (19/11).

Menurutnya, yang terpenting masyarakat mendapatkan pembekalan sebelum menjalankan kehidupan yang baru usai menikah.

"Yang paling penting 2,6 juta perkawinan muslim dan 600 ribu perkawinan non termasuk masyarakat adat mereka dapat pembekalan sebelum memulai kehidupan baru," ujarnya.

Oleh karenanya tak ada test dan ujian dalam bimbingan pranikah, ia ingin agar masyarakat dapat mengikuti bimbingan pembekalan pranikah.

"Bukan bebas mau ikut enggak ikut boleh. Tapi penekanannya adalah semua harus mendapatkan pembekalan. Modelnya seperti apa itu dipikirkan sekarang. Yang paling penting adalah pembekalannya," ucapnya.

"Yang ramai di publik adalah soal lulus enggak lulus terus enggak boleh nikah. Bukan itu, jadi kalau belum dapat pembekalan mbok kamu pembekalan dulu," tutupnya.

Sebelumnya, Deputi Koordinasi Bidang Pendidikan dan Agama Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK) Agus Sartono mengatakan, seseorang masih dapat menikah meskipun tidak mengikuti bimbingan pranikah dan sertifikat. Hal ini ia sampaikan usai menggelar acara audiensi Pakar Bimbingan Perkawinan Calon Pengantin.

"Memahaminya lebih pada substansinya. Bukan berarti kalau tidak ikut (bimbingan pranikah) tidak boleh menikah. Tapi akan lebih bagus, supaya keluarganya jadi baik. Kita berharap akan menjangkau yang 2 juta ini," kata Agus di Kantor Kemenko PMK, Jakarta Pusat, Selasa (19/11).

Ia menegaskan, seseorang masih dapat menikah meskipun tidak mengikuti kegiatan pranikah dan tak memiliki sertifikat. Karena, sertifikatnya sendiri belum sesuai dengan jumlah pengantin baru.

"Tetap bisa (menikah enggak dapet sertifikat). Karena kita juga dari 2 juta pasangan pengantin baru, kapasitas kelembagaan pemerintahan baru menjangkau 10 persen," tegasnya.

"Jadi kalau nanti kita bilang enggak boleh, nanti yang 90 persen enggak boleh nikah dong? Kalau kita katakan wajib harus di KUA, kelembagaan kua yang representatif punya tempat melakukan pelatihan jg belum semua," sambungnya.