Merdeka.com - Penyidik Direktorat Tindak Pidana Ekonomi dan Khusus Bareskrim Polri menyita 26 sertifikat tanah dan bangunan terkait kasus dugaan korupsi dan pencucian uang dalam penjualan kondensat bagian negara yang melibatkan SKK Migas dan PT Trans Pasific Petrochemical Indotama (TPPI). Puluhan tanah dan bangunan itu terletak di Jakarta Selatan, Bogor (Jabar) dan Depok (Jabar).

"Dua puluh enam sertifikat tanah dan bangunan sudah diblokir terkait dugaan TPPU (kasus kondensat)," kata Direktur Tindak Pidana Ekonomi dan Khusus Brigjen Pol Victor Edinson Simanjuntak, di Mabes Polri, Jakarta, Kamis (28/5) malam.

Meski demikian, Victor mengatakan, pihaknya enggan menjelaskan pihak yang memiliki tanah dan bangunan itu. Dia hanya memastikan bahwa puluhan sertifikat yang disita itu milik pihak-pihak di SKK Migas dan PT TPPI.

Saat ditanya apakah sertifikat yang disita ada yang dimiliki oleh tiga tersangka kasus kondensat, ia menegaskan bahwa aset tersebut tidak ada yang dimiliki oleh para tersangka. "Yang jelas bukan atas nama orang-orang yang sudah jadi tersangka," kata dia, seperti dikutip Antara.

Dalam kasus ini, penyidik sudah menetapkan tiga orang sebagai tersangka yakni RP, HW dan DH. Sementara penyidik sudah memeriksa puluhan saksi dari unsur SKK Migas, PT TPPI, Kementerian Keuangan, Pertamina dan Kementerian ESDM.

Kasus ini bermula dari penunjukan langsung BP Migas terhadap PT TPPI pada Oktober 2008 terkait penjualan kondensat untuk kurun waktu 2009-2010. Sementara perjanjian kontrak kerja sama kedua lembaga tersebut dilakukan pada Maret 2009.

Diketahui, penunjukan langsung ini menyalahi peraturan BP Migas Nomor KPTS-20/BP00000/2003-50 tentang Pedoman Tata Kerja Penunjukan Penjual Minyak Mentah/Kondesat Bagian Negara dan Keputusan Kepala BP Migas Nomor KPTS-24/BP00000/2003-S0 tentang Pembentukan Tim Penunjukan Penjualan Minyak Mentah Bagian Negara.

"Ini melanggar ketentuan Pasal 2 dan atau Pasal 3 UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan atau Pasal 3 dan Pasal 6 UU Nomor 15 Tahun 2002 Tentang TPPU sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 25 Tahun 2003, dengan ancaman hukuman 20 tahun penjara," papar Victor.

Dalam kasus ini juga diketahui PT TPPI melanggar kebijakan Wapres Jusuf Kalla (saat itu). Menurutnya, sesuai kebijakan wapres bahwa penunjukan TPPI sebagai pelaksana penjualan kondensat bagian negara diberikan dengan syarat hasil olahan kondensat dijual kepada PT Pertamina.

"Kebijakan dari wapres bahwa TPPI yang ditunjuk (sebagai penjual) supaya hasil minyak seperti premium, solar dan minyak tanah prioritasnya dijual ke Pertamina," katanya.

Namun, pada kenyataannya TPPI malah menjual kondensat ke pihak lain, baik perusahaan lokal maupun asing. Dalam kasus kondensat, Victor memperkirakan negara dirugikan sebesar 156 juta dolar AS atau Rp2 triliun.