Merdeka.com - Pelaksana Tugas (Plt) Kasubbag Rumah Tangga Pimpinan Bagian Rumah Tangga pada Biro Umum Setda Pemprov Sumut Neman Sitepu, duduk di kursi pesakitan Pengadilan Tipikor, Medan, Kamis (13/12). Dia dijerat dengan pasal berlapis karena mengorupsi anggaran rutin pada 2011 sehingga merugikan keuangan negara Rp 13,599 miliar.

Dalam dakwaan yang dibacakan di hadapan majelis hakim yang diketuai Suhartanto, Jaksa Penuntut Umum (JPU) Mutiara Herlina, Wiwis dan Polim Siregar, mendakwa Neman Sitepu telah melakukan, menyuruh atau turut serta melakukan perbuatan melawan hukum memperkaya diri sendiri atau orang lain sehingga merugikan negara.

Pelanggaran itu dilakukannya bersama Aminuddin (Bendahara Pengeluaran Pembantu pada Biro Umum Setdaprov Sumut), Nursyamsiah (Kabag Rumah Tangga pada Biro Umum), Suweno (staf Subbag Rumah Tangga Pimpinan Biro Umum).

JPU memaparkan, Biro Umum Setda Pemprov Sumut pada 2011 mengelola anggaran belanja tidak langsung Rp 61,657 miliar, dana tambahan penghasilan pegawai negeri sipil (TPP) Rp 12,276 miliar, dan biaya operasional kepala daerah dan wakil kepala daerah Rp 3,162 miliar.

Dalam kegiatan pengadaan, Neman Sitepu, mengerjakan sendiri 60 persen proyek, sisanya dilaksanakan rekanan. Modusnya, dia meminjam perusahaan orang lain dengan fee 2 persen.

"Terdapat mark up 15 hingga 20 persen setiap kegiatan yang dikerjakan terdakwa. Ada juga pembayarannya diterima tapi pelaksanaannya fiktif. Ada pula laporan kegiatan yang dibuat tidak sesuai keadaan sebenarnya atau fiktif," jelas jaksa.

BPKP Wilayah Sumut menemukan tekor kas Rp 8,874 miliar lebih. Selain itu, anggaran 2010 sebesar Rp 3,569 miliar lebih dibayar pada 2011. Pengeluaran fiktif berjumlah Rp 554,987 juta dan pajak yang dipungut tapi belum disetor Rp 600,737 juta.Total kerugian negara dalam kasus ini menjadi Rp 13,599 miliar lebih.

Akibat kerugian negara tersebut, terdakwa dinilai telah melanggar Pasal 2 ayat (1), Pasal 3, Pasal 12 huruf I Jo Pasal 18 UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Tipikor sebagaimana telah diubah menjadi UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Tipikor Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Usai mendengarkan dakwaan jaksa, terdakwa melalui penasihat hukumnya, Sulaiman Ginting, menyatakan tidak akan mengajukan eksepsi. Selanjutnya, majelis hakim menunda persidangan hingga pekan depan dengan agenda mendengarkan keterangan saksi.