Better experience in portrait mode.
Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan

Korupsi Kemenkes, PT RN ditunjuk lewat undangan Kemenkes

Korupsi Kemenkes, PT RN ditunjuk lewat undangan Kemenkes gedung KPK. ©2012 Merdeka.com/arie basuki

Merdeka.com - Kasus penyalahgunaan wewenang dalam pengadaan alat kesehatan dan perbekalan dalam rangka penanganan wabah flu burung tahun anggaran 2006-2007, yang dilakukan mantan Direktur Bina Pelayanan Medik Dasar Kementerian Kesehatan, Ratna Dewi Umar, kembali terkuak sedikit demi sedikit.

Saksi Suwanto mengakui Ratna menunjuk langsung PT Rajawali Nusindo (RN) untuk penanganan proyek pekerjaan itu, bahkan tercantum dalam surat undangan pendaftaran pra kualifikasi.

"Soal penunjukan langsung sudah tertera dalam undangan. Tetapi saya awalnya tidak tahu soal penunjukan langsung. Saya cuma diminta ikut proses tender saja," kata Suwanto saat bersaksi dalam sidang terdakwa Ratna Dewi Umar, di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, Jakarta, Senin (10/6).

Suwanto saat ini menjabat sebagai Kepala Cabang Balikpapan PT Rajawali Nusindo (RN). Saat proyek itu berlangsung tujuh tahun lalu, dia adalah Kepala Cabang Jakarta II PT RN.

Menurut dia, sebelum pekerjaan itu dimulai, dia dipanggil oleh pimpinan PT RN. Setelah itu, dia diserahi tugas menggarap proyek pengadaan alat kesehatan dan perbekalan dalam rangka wabah flu burung tahun anggaran 2006-2007 di Kementerian Kesehatan. Lantas, dia dan salah satu anggota timnya, Iskak Putra, memeriksa ke Kementerian Kesehatan.

"Saya ketemu dengan yang tanda tangan undangan, dr. Tatan (Ketua Panitia Lelang). Saya tanya payung hukumnya apa, katanya SK Menteri Kesehatan. Saya diminta ikut mendaftar. Saya dikasih ke blanko pra kualifikasi," ujar Suwanto.

Setelah mendapatkan formulir itu, dia lantas mengisinya dan mengembalikan ke Kemenkes. Setelah beberapa lama, dia diberitahu pihak Kemenkes PT RN lulus pra kualifikasi.

"Setelah lulus kita daftar lagi. Kemudian kita diberi Rencana Kerja dan Syarat (RKS). Semua proses kita ikuti, dari annuijzing, penawaran, sampai pengumuman pemenang lelang saya ikut semua," lanjut Suwanto.

(mdk/mtf)
ATAU
Geser ke atas Berita Selanjutnya

Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya

Buka FYP
Kemenkes Bakal Buka Lowongan CPNS dan PPPK, Totalnya Mencapai 23.200 Formasi

Kemenkes Bakal Buka Lowongan CPNS dan PPPK, Totalnya Mencapai 23.200 Formasi

Persetujuan formasi Kemenkes terbilang yang paling besar dibandingkan dengan instansi lain.

Baca Selengkapnya
Kejagung Periksa Empat Direktur Perusahaan Sebagai Saksi Kasus Korupsi Jalur Kereta Api Medan

Kejagung Periksa Empat Direktur Perusahaan Sebagai Saksi Kasus Korupsi Jalur Kereta Api Medan

Empat direktur perusahaan itu diperiksa sebagai saksi untuk tujuh tersangka.

Baca Selengkapnya
Ratusan PNS dan PPPK Dimutasi Jadi Pegawai Otorita Ibu Kota Nusantara

Ratusan PNS dan PPPK Dimutasi Jadi Pegawai Otorita Ibu Kota Nusantara

Setiap anggota PNS dan PPPK berpeluang dimutasi ke Otoritas IKN asal memenuhi kualifikasi tertentu.

Baca Selengkapnya
Kamu sudah membaca beberapa halaman,Berikut rekomendasi
video untuk kamu.
SWIPE UP
Untuk melanjutkan membaca.
Pejabat KKP Dituduh Terima Suap dari Perusahaan Jerman, Begini Respons Menteri Trenggono

Pejabat KKP Dituduh Terima Suap dari Perusahaan Jerman, Begini Respons Menteri Trenggono

Perusahaan asal Jerman dikabarkan menyuap pejabat Kementerian Kelautan dan Perikanan pada periode 2014-2018.

Baca Selengkapnya
Rugikan Negara Rp1,3 Triliun, 6 Tersangka Korupsi  Pembangunan Jalur KA Besitang-Langsa Ditahan

Rugikan Negara Rp1,3 Triliun, 6 Tersangka Korupsi Pembangunan Jalur KA Besitang-Langsa Ditahan

Kejaksaan Agung menetapkan enam tersangka korupsi proyek pembangunan jalur kereta api Besitang-Langsa pada Balai Teknik Perkeretaapian Medan tahun 2017-2023.

Baca Selengkapnya
Kemenkeu: Insentif Pajak di IKN Nusantara Bersifat Fleksibel

Kemenkeu: Insentif Pajak di IKN Nusantara Bersifat Fleksibel

Program insentif pajak ini bersifat fleksibel sesuai arahan Otorita IKN (OIKN).

Baca Selengkapnya
Korupsi Proyek Kereta Api Besitang-Langsa, Kejaksaan Agung Bidik Pihak Kemenhub

Korupsi Proyek Kereta Api Besitang-Langsa, Kejaksaan Agung Bidik Pihak Kemenhub

Korupsi Proyek Kereta Api Besitang-Langsa, Kejaksaan Agung Bidik Pihak Kemenhub

Baca Selengkapnya
KPK Tahan Mantan Wakil Ketua DPW PKB Bali Atas Kasus Korupsi TKI Kemenaker

KPK Tahan Mantan Wakil Ketua DPW PKB Bali Atas Kasus Korupsi TKI Kemenaker

Reyna merupakan mantan Direktur Jenderal (Dirjen) Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja pada Kemenakertrans Tahun 2012.

Baca Selengkapnya
Peringatan Keras KPU: Jangan Pernah Potong Hak Petugas KPPS!

Peringatan Keras KPU: Jangan Pernah Potong Hak Petugas KPPS!

Dibutuhkan komitmen dari penyelenggara pemilu KPU kabupaten/kota untuk menjalani tugas sesuai aturan ketentuan yang berlaku,

Baca Selengkapnya