Merdeka.com - Mantan Juru Bicara Presiden Abdurrahman Wahid, Adhie M. Massardi mengatakan, lemahnya penegakan hukum di Indonesia berakibat pada kerusakan lingkungan hidup. Salah satunya adalah adanya praktik korupsi masih mewabah dalam pengurusan perizinan perambahan hutan buat menjadi kawasan pertambangan dan lainnya.

"Persoalannya adalah adanya perubahan paradigma bahwa hutan untuk ekonomi negara. Jadi yang masalah kan orang-orang kaya diberikan izin untuk mengelola hutan dan dijadikan lahan ekonomi," jelas Adhie dalam diskusi di Cikini, Jakarta, Minggu (31/5).

Bukan hanya merusak hutan, lanjut Adhie, kebijakan itu juga merusak tatanan sosial. Sebab masyarakat sekitar tidak merasakan manfaatnya, karena hasil dari perambahan hutan hanya dinikmati kaum pemodal. Sayangnya, pemerintah belum bisa memberikan kepastian hukum kepada mereka, sehingga masyarakat semakin terpuruk karena kemiskinan.

Adhie mengimbau supaya hukum di Indonesia ditegakkan. Terutama pembenahan undang-undang tentang lingkungan hidup yang dianggap kurang tegas.

"Jadi kalau membenahi hutan yang harus dikoreksi adalah seluruh Undang-Undang tentang kerusakan lingkungan. Pemerintah dalam hal ini kejaksaan, kepolisian harus bekerja sama. Jadi hukumnya harus ditingkatkan, kalau bisa direvisi semuanya, biar berjalan dengan baik," ujar Adhie.