Korupsi dana rehabilitasi gempa Bantul, 6 fasilitator ditahan

Merdeka.com - Sebanyak enam fasilitator sosial (fasos) ditahan Kejaksaan Negeri (Kejari) Bantul, DIY. Mereka ditahan karena diduga terlibat kasus korupsi dana rehabilitasi dan rekonstruksi (Dakons) susulan pascagempa 2006 di Desa Terong, Kecamatan Dlingo, Bantul, Jawa Tengah senilai Rp 1 miliar.

Keenam orang yang ditahan itu adalah Joko Sulistyo, Nuryanto, Ngatini, Supardi, Ribut dan Tulus. Mereka merupakan fasilitator yang ditunjuk oleh pemerintah terdiri dari warga sekitar dan akademisi.

Saat ditahan, keluarga keenam tersangka sempat berteriak histeris saat mereka digiring penyidik kejaksaan menuju mobil tahanan Kejari. Kuasa hukum tersangka, Tulus Kurniawan mengatakan, keenam tersangka akan dibawa ke Rutan Wirogunan, Kota Yogyakarta untuk dititipkan sebagai tahanan Kejari Bantul.

"Pertimbangan dari pihak Kejari kenapa tidak ditahan di Rutan Pajangan adalah untuk menghindari para tersangka fasos ini bertemu dengan mantan Kepala Desa Terong, Sudirman Alfian yang telah ditahan terlebih dahulu pada bulan oktober lalu di Rutan Pajangan, Bantul. Itu katanya untuk upaya penyidikan dan menghindari tekanan lurah ke para fasilitator," kata Tulus saat ditemui di Halaman Kejari Bantul, DIY Kamis (22/11).

Sampai siang ini, pihak Kejari Bantul belum memberikan keterangan resmi terkait penahanan enam fasilitator usai menjalani pemeriksaan di Kejari.

Sebelum enam fasos, mantan Kepala Desa Terong, Sudirman Alfian, sudah resmi ditahan di Rutan Bantul, Rabu (31/10) lalu. Sudirman adalah satu dari tujuh tersangka dalam kasus korupsi dana rehabilitasi dan rekonstruksi (dakons) susulan pascagempa 2006 di Desa Terong.

Kajari Bantul Retno Harjantari Iriani mengatakan ada dua alasan yang mendasari pihaknya melakukan penahanan. Pertama, agar Sudirman tidak mempengaruhi saksi-saksi lain yang masih akan terus diperiksa tim penyidik.

Kasi Intel Kejari Bantul, Putro Haryanto, menjelaskan total kerugian negara dalam kasus korupsi Dakons Desa Terong itu mencapai sekitar Rp 1 miliar. Hasil audit investigasi Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) DIY juga sama, sekitar Rp 1 miliar.