Korupsi belum tentu hilang 25 tahun ke depan, KPK masih dibutuhkan

Merdeka.com - Ketua Umum PDI-P Megawati Soekarno Putri pernah berujar KPK bisa dibubarkan asal kasus koruspi di Indonesia sudah tidak ada lagi. Menurut Ketua Lembaga Hukum dan Pengabdian (LKH) Iluni Universitas Indonesia, Harman Setyawan, bersifat temporernya KPK harus dilihat dari fakta korupsi di Indonesia.

Korupsi di negeri ini, kata dia, sudah menggurita dan bahkan bisa terus-menerus terjadi tanpa adanya KPK sebagai lembaga yang khusus memberantas korupsi.

"Ya KPK itu adhoc. Tapi sampai 25 tahun atau pun lebih, belum tentu korupsi itu hilang," kata Harman di Gedung KPK, Kuningan, Jakarta, Jumat (9/10).

Keberadaan KPK di antara polisi dan kejaksaan, kata dia, harus dimaknai sebagai suatu kesatuan pranata hukum yang hendak melawan koruspi. Tanpa mengurangi kerja dua lembaga itu, KPK bagi dia tetap diperlukan oleh bangsa ini.

"Kita menghargai polisi dan jaksa. Hanya kenapa KPK ini dulu dibuat dan sekarang malahan dibubarkan. Dan semua ini (koruspi) belum selesai," tukas pengajar hukum UI ini.

Sebelumnya, Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri mengatakan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) bisa saja segera dibubarkan. Namun, syarat pembubaran itu jika praktik tindak pidana korupsi tak terjadi lagi di Indonesia.

"Seharusnya kita harus memberhentikan yang namanya korupsi sehingga komisi yang sebetulnya sifatnya ad hoc ini harus sementara saja dapat diselesaikan, dapat dibubarkan," kata Megawati dalam pidatonya memperingati Hari Konstitusi yang diselenggarakan MPR di Gedung Nusantara V, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (18/8).

Presiden RI kelima ini turut menegaskan, KPK terdahulu memang dibentuk di masa pemerintahannya sendiri. Lembaga tersebut dibentuk bukan bersifat permanen, melainkan temporer, bisa dibubarkan sewaktu-waktu.