Korupsi anggaran, KPK panggil PNS dan mantan pejabat Kemendikbud

Reporter : Aryo Putranto Saptohutomo | Selasa, 16 April 2013 11:38

Korupsi anggaran, KPK panggil PNS dan mantan pejabat Kemendikbud
gedung KPK. ©2012 Merdeka.com/arie basuki

Merdeka.com - Di tengah karut marut pelaksanaan Ujian Nasional (UN) tahun ini, Komisi Pemberantasan Korupsi hari ini melanjutkan mengusut kasus dugaan korupsi pengelolaan anggaran di Inspektorat Jenderal Kementerian Pendidikan Nasional (sekarang Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan). Tim penyidik lembaga antikorupsi itu bakal memeriksa beberapa pegawai negeri sipil mantan pejabat lembaga pimpinan Menteri Pendidikan Muhammad Nuh itu.

Para pegawai negeri sipil Kemendikbud yang diperiksa adalah Umar Sahid, Sunarto, Sogol, dan Setyo Bimandoko. Sementara dua mantan pejabat Kemendikbud yang diperiksa adalah mantan Inspektur Inspektorat Jen Kemendiknas, Marhusa Panjaitan, serta mantan BPP Inspektur V Itjen Kemendiknas, Zainal Abidin. Mereka semua diperiksa sebagai saksi.

"Enam saksi itu diperiksa buat tersangka MS (Muhammad Sofyan)," kata Kepala Pemberitaan dan Informasi KPK, Priharsa Nugraha lewat pesan singkat, Selasa (16/4).

Pekan lalu, Zainal Abidin mengaku sudah mengembalikan uang honor yang dia terima sebesar Rp 23 juta. Dia mengaku tidak tahu jika duit pemberian itu merupakan hasil korupsi.

KPK sudah menetapkan mantan Inspektur Jenderal (Irjen) Kementerian Pendidikan Nasional (Kemendiknas), Muhammad Sofyan (MS), sebagai tersangka dalam kasus dugaan tindak pidana korupsi pada pengelolaan anggaran di Inspektorat Jenderal Kemendiknas tahun anggaran 2009.

Sofyan diduga menyalahgunakan jabatannya sebagai Irjen Kemendiknas untuk melawan hukum, sehingga mengakibatkan kerugian keuangan negara senilai Rp 13 miliar. Modusnya dengan melakukan pengeluaran atas beban anggaran belanja untuk tujuan lain dari yang ditetapkan dalam anggaran belanja negara. Salah satunya adalah anggaran perjalanan dinas.

Atas perbuatannya, Sofyan dijerat Pasal 2 ayat 1 dan atau Pasal 3 UU Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP.

[has]

Komentar Anda


Suka artikel ini ?
Kunjungi portal hao123 untuk akses internet aman dan nyaman

KUMPULAN BERITA
# Kasus Korupsi

JANGAN LEWATKAN BERITA
Follow tag merdeka.com akan membantu untuk mendapatkan berita yang sesuai preferensi Anda. Misal Anda suka berita Anas Urbaningrum, masukkan email dan Anda hanya akan menerima berita seputar Anas Urbaningrum.

Let's be smart, read the news in a new way.
Tutup
Kirim ke teman Kirim copy ke email saya
Kirim ke

Free Content

  • URL Blog

  • Contoh : merdeka.wordpress.com

  • Email

  • Password


saya setuju menggunakan konten merdeka.com dan mengetahui bahwa merdeka.com tidak menyimpan informasi login saya





Be Smart, Read More
Back to the top
Today #mTAG
LATEST UPDATE
  • Tepatkah Pengungsi Rohingya diberi suaka politik oleh Indonesia?
  • Tiga opsi Pemerintah Indonesia hadapi pengungsi Rohingya
  • Bullying di FB bisa goncang jiwa anak
  • Demi Golkar ikut Pilkada, Ical dan Agung Laksono islah setengah hati
  • Peringatan serius Jokowi kartu sakti tak digunakan macam-macam
  • Kisah Hasan, remaja Rohingya ganteng penerjemah di pengungsian
  • Nongkrong sampai larut malam, 9 pelajar dibawa ke kantor polisi
  • Hasil AC Milan vs Torino : Skor 3-0
  • Mercy kecelakaan di Tol Bambu Apus, 1 tewas
  • Ingin pulang kampung, residivis ini curi laptop di rumah marbot
  • SHOW MORE