Korupsi Alkes, Rustam Pakaya divonis 4 tahun bui

Reporter : Aryo Putranto Saptohutomo | Selasa, 27 November 2012 15:34




Korupsi Alkes, Rustam Pakaya divonis 4 tahun bui
Ilustrasi penjara. ©2012 Shutterstock/rook76

Merdeka.com - Majelis Hakim pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi menjatuhkan putusan kepada mantan pejabat Kementerian Kesehatan, Rustam Syarifudin Pakaya, dengan pidana penjara selama empat tahun dalam kasus korupsi pengadaan alat kesehatan di Kementerian Kesehatan tahun anggaran 2007.

Selain itu dia diharuskan membayar denda Rp 250 juta dan apabila tidak sanggup membayar diganti kurungan enam bulan penjara.

"Menyatakan terdakwa Rustam Syarifudin Pakaya terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana korupsi secara dalam dakwaan subsider. Menjatuhkan hukuman kepada terdakwa yakni dengan pidana penjara selama empat tahun, serta denda Rp 250 juta subsider 6 bulan kurungan. Tambahan pidana, yakni membayar uang pengganti kepada negara sebesar Rp 2,570 miliar selambat-lambatnya satu bulan setelah putusan memperoleh kekuatan hukum tetap. Memerintahkan selurh harta benda terdakwa dirampas untuk negara. Jika nilainya tetap tidak memenuhi denda diganti pidana 2 tahun penjara. Memerintahkan terdakwa tetap dalam tahanan dan masa pidana penjara dikurangkan dari masa tahanan," kata Ketua Majelis Hakim Pangeran Napitupulu saat membacakan amar putusan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, Jakarta, Selasa (27/11).

Surat putusan Rustam tebalnya 298 halaman. Usai pembacaan vonis, Rustam menyatakan akan pikir-pikir. Jaksa penuntut umum pun menyatakan hal sama.

Menurut majelis hakim, hal-hal yang memberatkan Rustam adalah dia tidak menyesali perbuatannya dan mempengaruhi hidup orang banyak karena mengambil uang negara. Dia juga tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan tindak pidana korupsi, kolusi, dan nepotisme.

Menurut Hakim Anggota Tati Hardianti, Karena surat dakwaan Rustam disusun dalam bentuk subsideritas, maka dakwaan primer harus dibuktikan lebih dulu. Apabila terbukti, maka dakwaan subsider tidak perlu dipertimbangkan. Sebaliknya, apabila dakwaan primer tidak terbukti, maka majelis hakim wajib mempertimbangkan dakwaan subsider.

Menurut Hakim Anggota Tati, perbuatan Rustam tidak memenuhi unsur setiap orang pada dakwaan primer, yakni Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang nomor 20 tahun 2001 junto pasal 55 ayat 1 ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Maka dari itu, dia harus dibebaskan dari dakwaan primer.

Namun, lanjut Hakim Tati, karena surat dakwaan disusun dalam bentuk subsideritas, maka majelis kemudian hakim mempertimbangkan dakwaan subsider.

Rustam sebagai penyelenggara negara terbukti bersalah melanggar dakwaan subsider yakni Pasal 3 junto pasal 18 Undang-Undang nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang nomor 20 tahun 2001 junto pasal 55 ayat 1 ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Vonis itu lebih ringan dari tuntutan jaksa pada persidangan 6 November lalu. Saat itu, Jaksa Penuntut Umum pada Komisi Pemberantasan Korupsi menuntut Rustam dengan pidana penjara selama lima tahun penjara dikurangi masa tahanan dan pidana denda Rp 250 juta subsider enam bulan kurungan. Dia juga mendapat tambahan pidana yakni diharuskan membayar uang ganti rugi kepada negara sebesar Rp 2,470 miliar. Jika dia tidak sanggup membayar diganti pidana tahun penjara.

Menurut Hakim Anggota Marsudin Nainggolan, Rustam Pakaya yang juga mantan Direktur Sumber Daya Manusia dan Pendidikan Rumah Sakit Kanker Dharmais dan bekas Kepala Pusat Penanggulangan Krisis di Sekretariat Jenderal Kementerian Kesehatan pada 2007 itu bersalah lantaran memperkaya diri sebesar Rp 2,47 miliar dalam proyek Pengadaan Alat Kesehatan Tahap I pada tahun anggaran 2007. Rustam saat itu bertindak sebagai Kuasa Pengguna Anggaran dan Pejabat Pembuat Komitmen. Dia diangkat langsung oleh mantan Menteri Kesehatan Dr. dr. Siti Fadilah Supari , SpJP. Dalam kasus ini negara mengalami kerugian hingga Rp 22,051 miliar.

Hakim Marsudin mengatakan Rustam tidak memiliki kualifikasi sebagai Kuasa Pengguna Anggaran dan Pejabat Pembuat Komitmen dalam proyek pengadaan alat kesehatan. Dana yang dipakai buat proyek pengadaan alat kesehatan adalah dana yang dialihkan dari proyek pengadaan vaksin flu burung sebesar Rp 80 miliar. Karena vaksin itu belum diuji klinis pada manusia dan anggaran mengendap, dia kemudian mengajukan revisi anggaran dan mengalihkan uang buat pengadaan proyek alat kesehatan tahap satu dan dua masing-masing Rp 40 miliar. Alasannya agar pencairan dana di bawah Rp 50 miliar tidak perlu persetujuan menteri.

Menurut Hakim Anggota I Made Hendra, Rustam terbukti telah mengatur proses pemenangan tender pengadaan alat kesehatan itu. Dia mengunci spesifikasi alat-alat kesehatan yang disesuaikan dengan alat-alat milik PT Graha Ismaya. Beberapa perusahaan termasuk PT Indofarma Global Medika meminta dukungan kepada PT GI. Rustam kemudian memenangkan PT Indofarma Global Medika dalam tender proyek itu. Padahal, PT IGM hanya meminjamkan nama perusahaan buat mengikuti tender. Sebanyak 35 alat kesehatan medis dan non medis PT IGM itu disediakan oleh PT Graha Ismaya setelah meneken perjanjian terlebih dulu. Jumlahnya pun sama dengan yang diterima setelah PT IGM menang dengan nilai sebesar Rp 33,515 miliar. Padahal, PT GI salah satu perusahaan yang sudah dimasukkan dalam daftar hitam Kementerian Kesehatan.

Rustam terbukti menerima cek perjalanan Bank Mandiri dari Direktur PT GI, Masrizal Achmad Syarief sebesar Rp 4,970 miliar. Dia juga diduga memberikan cek itu kepada mantan Menteri Kesehatan Siti Fadillah Supari, Sekretaris Jenderal Kementerian Kesehatan, Syafii Ahmad, staf Kementerian Kesehatan drg. Else Mangundap, Meidiana Hoetomo dan suaminya Goenadi Soekemi. Syafii Ahmad sudah divonis dalam kasus pengadaan alat rontgen di Kementerian Kesehatan. Dengan cek itu, dia membeli rumah mewah di Jalan Mendut, Menteng, Jakarta Pusat, milik Iwan Cahyadikarta sebesar Rp 5 miliar. Hakim I Made Hendra menyatakan Siti Fadilah terbukti bersalah menerima suap dan meminta jaksa merampas uang itu buat negara.

Dalam proyek pengadaan itu, pengumuman lelang juga tidak dilaksanakan secara terbuka dan menyalahi aturan pemerintah. Jarak pengumuman pertama dan kedua pun terlalu jauh.

Ketua Majelis Hakim Pangeran Napitupulu memerintahkan menyita uang dari Mantan Menteri Kesehatan Siti Fadilah Supari sebesar Rp 1,27 miliar, drg. Else Mangundap Rp 850 juta, PT Indofarma Global Medika Rp 1,763 miliar, PT Graha Ismaya Rp 15,226 miliar.

[ian]

KUMPULAN BERITA
# Korupsi Alat Kesehatan

JANGAN LEWATKAN BERITA
Follow tag merdeka.com akan membantu untuk mendapatkan berita yang sesuai preferensi Anda. Misal Anda suka berita Anas Urbaningrum, masukkan email dan Anda hanya akan menerima berita seputar Anas Urbaningrum.

Let's be smart, read the news in a new way.
Tutup
Kirim ke teman Kirim copy ke email saya
Kirim ke

Free Content

  • URL Blog

  • Contoh : merdeka.wordpress.com

  • Email

  • Password


saya setuju menggunakan konten merdeka.com dan mengetahui bahwa merdeka.com tidak menyimpan informasi login saya






Komentar Anda


Be Smart, Read More
Back to the top

Today #mTAG SPOTLIGHT iREPORTER TOP 10 NEWS
Most Viewed Editors' Pick Most Comments

TRENDING ON MERDEKA.COM

LATEST UPDATE
  • Karir Billy Syahputra meledak karena Olga, kini ia sendirian
  • Dulu PDIP tolak keras harga BBM naik, kini minta kenaikan harga
  • Julian: Presiden SBY akan senang hati bantu Jokowi
  • Ini poin-poin penting putusan MK tolak gugatan Prabowo-Hatta
  • 5 Manfaat utama buah srikaya untuk kesehatan
  • Asmirandah dan Jonas Rivanno akui Sedang Sepi Job
  • Suara militer suara Tuhan di Thailand
  • Ini kelompok-kelompok di belakang massa Prabowo
  • Pengguna iPhone lebih muda dan kaya ketimbang Android?
  • Penipu yang pakai akun palsu FB Terry Putri orang terdekat?
  • SHOW MORE