Merdeka.com - Mantan Direktur RSUD FL Tobing Sibolga, Sumatera Utara, Tunggul Sitanggang, dijatuhi hukuman 2 tahun penjara. Dia terbukti bersalah melakukan tindak pidana korupsi pengadaan alat kesehatan (alkes) yang merugikan negara Rp 8,1 miliar.

Vonis bersalah yang dijatuhkan pada Tunggul dibacakan di Pengadilan Tipikor Medan, Kamis (11/9). "Mengadili, menyatakan terdakwa Tunggul Sitanggang terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama," kata Muhammad Noer, Ketua Majelis Hakim yang menyidangkan perkara ini.

Tunggul dinyatakan telah melanggar Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana.

Selain Tunggul, dua mantan pejabat lain juga dinyatakan bersalah dalam perkara sama. Keduanya yaitu Beling Situmorang yang merupakan mantan Ketua Unit Layanan Pengadaan (ULP) dan Lauren Nababan yang merupakan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) pada proyek pengadaan alkes di RSUD FL Tobing.

Seperti Tunggul, Beling Situmorang juga dijatuhi hukuman 2 tahun penjara. Sementara itu, Lauren Nababan dijatuhi hukuman 1 tahun 8 bulan penjara. Keduanya juga dinyatakan melanggar pasal yang sama dengan Tunggul.

Selain hukuman penjara, majelis hakim menjatuhkan pidana denda kepada ketiga terdakwa. Masing-masing dibebani denda Rp 50 juta subsider 3 bulan kurungan.

Tunggul juga dikenakan pidana tambahan berupa kewajiban membayar uang pengganti kerugian negara sebesar Rp 177 juta. Apabila tidak dibayar dalam waktu satu bulan setelah putusan berkekuatan hukum tetap, maka harta bendanya akan disita dan dilelang.

Apabila hasil lelang tidak mencukupi untuk membayar uang pengganti, dia harus menjalani pidana penjara selama 1 tahun.

Sementara itu, uang Rp 10 juta yang telah terdakwa serahkan kepada penyidik, dinyatakan sebagai uang pengganti kerugian negara.

Putusan yang dijatuhkan majelis hakim lebih rendah dari tuntutan jaksa. Sebelumnya, Jaksa Penuntut Umum (JPU) Polim Siregar meminta agar majelis hakim menjatuhi ketiga terdakwa dengan hukuman masing-masing 3 tahun penjara dan denda masing-masing Rp 500 Juta subsider 3 bulan kurungan.

Menyikapi putusan hakim, ketiga terdakwa menyatakan pikir-pikir. Sikap serupa disampaikan JPU.

Dalam perkara ini, RSUD FL Tobing Sibolga mendapat anggaran Rp 14,9 miliar untuk pengadaan alkes dan KB pada 2012. Anggaran itu berasal dari dana bantuan keuangan dari APBD-P Sumut.

Namun dalam pelaksanaan proyek terjadi penyimpangan berupa mark up harga dan penggunaan alkes dan KB rekondisi. Akibatnya, negara dirugikan sekitar Rp 8,1 miliar.