Merdeka.com - Majelis hakim diminta memahami situasi korban dugaan kekerasan seksual yang didakwakan kepada Moch Subchi Azal Tsani (MSAT) alias Mas Bechi. Korban dikhawatirkan trauma jika persidangan perkara itu digelar secara tatap muka atau offline.

Kekhawatiran ini diungkapkan Direktur Women Crisis Center yang juga pendamping korban, Ana Abdilah. Ia menyatakan, hakim harus memedomani peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2017 tentang bagaimana hakim mengadili perkara perempuan terhadap hukumnya itu harus berorientasi kepada korban.

"Saya kira hakim punya perspektif ya untuk menilai itu, memahami situasi (korban) Itu," ujarnya, Senin (18/7).

Ia menambahkan, pihaknya berharap hakim tetap menjaga objektivitasnya meski ada permintaan sidang digelar secara offline atau tatap muka. Namun, yang harus menjadi pertimbangan hakim adalah kondisi psikologis korban ketika harus berada di dalam satu ruangan dengan terdakwa. Sebab rasa trauma dimungkinkan muncul saat terjadi pertemuan antara korban dengan terdakwa.

"Baik dilakukan secara online maupun offline, saya kira kalau prinsipnya adalah menjaga objektivitas dari majelis hakim dalam menilai suatu pembuktian sah-sah saja. Tapi yang harus dipertimbangkan adalah bagaimana kondisi psikologis korban ketika harus ada dalam satu ruangan di meja persidangan bersama dengan terdakwa," ungkapnya.

Dalam perkara ini, MSAT didakwa melakukan pencabulan terhadap santriwati di Pondok Pesantren Shiddiqiyah, Ploso, Jombang. Ia pun dijerat pasal berlapis yakni Pasal 285 KUHP Jo Pasal 65 KUHP dengan ancaman pidana 12 tahun penjara, dan atau Pasal 289 KUHP Jo Pasal 65 dengan ancaman pidana 9 tahun atau Pasal 294 ayat (2) Jo Pasal 65 KUHP dengan ancaman pidana 7 tahun penjara.

Sidang perdana perkara putra Kiai Muchtar Mu’thi itu pun digelar pada Senin (18/7) pagi. Sepuluh orang jaksa penuntut umum melawan 10 orang pengacara yang ditunjuk mendampingi Mas Bechi.