Merdeka.com - Pemerintah tengah berupaya membebaskan 3 warga negara Indonesia disandera kelompok bersenjata Abu Sayyaf. Komando Operasi Khusus Tentara Nasional Indonesia (Koopsus TNI) siap diterjunkan jika ada permintaan dari negara.

"Koopssus TNI siap dilibatkan dalam operasi bila ada permintaan dari negara terkait, serta ada keputusan politik di negara kita," kata Kapuspen TNI Mayjen Sisriadi saat dikonfirmasi, Selasa (17/12).

Namun, menurut dia, sampai sekarang belum ada permintaan untuk menerjunkan Koopsus. "Sampai saat ini belum ada permintaan dan keputusan politik negara," pungkasnya.

Menko Polhukam Janji Bebaskan 3 WNI Disandera Abu Sayyaf

Pemerintah Indonesia melalui Kemenko Polhukam berjanji akan membebaskan 3 WNI yang disandera kelompok bersenjata Abu Sayyaf. Menko Polhukam Mahfud MD menyebut itu sebagai bentuk tanggung jawab pemerintah atas keselamatan warganya.

Itu disampaikan Mahfud usai memimpin Rapat Koordinasi dengan Kepala BIN Budi Gunawan, Wamenhan Sakti Wahyu Trenggono. Serta beberapa kementerian seperti Kementerian Kelautan dan Perikanan, perwakilan Kementerian Luar Negeri, kemudian pihak TNI, Kepala PPATK dan lainnya.

"Pokoknya kita akan menyelamatkan karena negara harus bertanggung jawab atas keselamatan warganya," kata Mahfud di kantornya, Jakarta, Selasa (17/12).

Dia menjelaskan, untuk cara atau langkah yang diambil tidak akan disampaikan ke publik. "Apa langkah itu tentu ini rahasia, karena kalau dibuka namanya itu bukan sebuah tindakan untuk pembebasan," ungkap Mahfud.

Kondisi 3 WNI Disandera Abu Sayyaf

Mahfud Md melanjutkan, kondisi 3 WNI yang disandera kelompok bersenjata Abu Sayyaf masih terus diamati.

"Mereka tetap dalam penyanderaan dan tetap dalam juga pengintaian intel-intel kita. Pokoknya kita selamatkanlah dulu," kata Mahfud.

Dia menerangkan, segala upaya akan dilakukan pihak Indonesia untuk melakukan penyelamatan. Namun, dirinya tak mau menggunakan batas waktu untuk melakukan penyelamatan tersebut.

"Nanti lah target itu. Kan sudah bagian dari rahasia kita-kita," ungkap Mahfud.

Menurut dia, sejauh ini, komunikasi secara diplomatis terus dilakukan. Terutama ke Filipina dan lainnya.

"Komunikasi jalan, diplomasi antara Kemenlu dengan Filipina jalan, presiden dengan presiden sudah juga pernah menyinggung itu.Kemudian masalah tata penataan laut ini nelayan-nelayan dan juga sudah dianalisis dan sebagainya," pungkasnya.

Reporter: Putu Merta Surya Putra