Merdeka.com - Politikus Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Fahri Hamzah resmi dilantik sebagai wakil ketua DPR periode 2014-2019 dini hari tadi. Namun, terpilihnya Fahri disorot oleh masyarakat sipil karena pernyataannya yang ingin membubarkan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

"Lebih baik KPK dibubarkan. Karena saya tidak percaya dengan adanya institusi super body dalam demokrasi," ujar Fahri.

Peneliti Pusat Studi Hukum dan Kebijakan (PSHK) Giri Ahmad Taufik menilai Pimpinan DPR 2014-2019 terpilih memiliki rekam jejak bermasalah. Ia meminta publik perlu meningkatkan pengawasan terpilihnya paket pemimpin DPR 2014-2019 yang meninggalkan catatan pada sisi pemberantasan korupsi.

"PSHK juga mendesak aparat penegak hukum untuk terus tetap bekerja secara profesional dan tidak terintimidasi dalam mengungkap kasus-kasus korupsi yang melibatkan pimpinan dan anggota DPR," kata Giri lewat keterangan tertulis, Kamis (2/10).

Berikut kontroversi wakil ketua DPR Fahri Hamzah soal pembubaran KPK:

Fahri tidak percaya pada KPK

Politisi PKS, Fahri Hamzah pada Oktober 2011 melontarkan pernyataan yang mengejutkkan banyak orang dengan mengatakan KPK lebih baik dibubarkan. Pria yang sekarang menjabat wakil ketua DPR itu tidak pecaya pada lembaga super body."Lebih baik KPK dibubarkan. Karena saya tidak percaya dengan adanya institusi super body dalam demokrasi," ujarnya.

Fahri sebut KPK gagal tangani korupsi

Fahri Hamzah mengatakan, sejak dibentuk pada 2003, KPK dianggap gagal menangani korupsi di Indonesia. Padahal DPR telah memberikan dukungan yang besar."Delapan tahun sudah, KPK gagal menjawab untuk menangani korupsi sistemik padahal DPR sudah memberikan dukungan luar biasa," kata Fahri, 4 Oktober 2011.

KPK tidak memiliki etika

Fahri Hamzah mengatakan dalam menangkap seseorang tersangka korupsi, KPK tidak memiliki etika. Hal itu dilakukan saat lembaga anti rasuah itu menangkap mantan presiden PKS Luthfi Hasan Ishaq."Kami tidak bisa terima kalau ada orang tanpa membawa identitas dirinya tiba-tiba ingin membawa pergi kendaraan yang ada di lingkungan rumah tangga kami," jelas Fahri.

Desak KPK periksa SBY dan Ibas

Fahri Hamzah dengan lantang menantang KPK untuk memeriksa Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dan Sekjen Partai Demokrat Edhie Baskoro (Ibas)."Kalau Anda mau periksa harus SBY dulu, selesai. Karena uang itu jelas mengalirnya, semua sekuriti dan saksi sudah jelas. Bekukan dulu Partai Demokrat melalui pembiayaan kongres, melalui Nazar dan kawan-kawan," tegas Fahri di Kantor DPP PKS, Sabtu (11/5).Kemudian Fahri merasa dan menilai jika KPK dalam proses penegakan hukum tidak fair. Tindak pidana pencucian uang yang dilakukan Partai Demokrat dalam kongres di Bandung jauh lebih gamblang dan sudah inkrah.