Merdeka.com - Jelang pelaksanaan ujian nasional, siswi SMA di Jember dibuat resah. Pasalnya, sejumlah legislator anggota Komisi D DPRD Jember mengusulkan untuk dilakukan tes keperawanan sebagai syarat kelulusan. Usulan tersebut nantinya dimasukkan dalam peraturan daerah (Perda) Akhlakul Karimah.

Anggota DPRD Jember Habib Isa mengatakan urgensi dilakukannya tes keperawanan lantaran maraknya kasus kehamilan di luar nikah, dan penyebaran virus HIV/AIDS di kalangan remaja.

"Karenanya (aturan) harus dibuat segera," kata Habib Isa dalam rapat dengar pendapat dengan Dinas Pendidikan, Jember, Jumat (6/2).

Spontan wacana tersebut mendatangkan reaksi keras dari sejumlah elemen masyarakat. Sekretaris GP Ansor Jember, Winarno menyesalkan dan menolak wacana tes keperawanan yang disampaikan anggota Komisi D DPRD.

"Ansor menolak keras wacana tersebut diberlakukan kepada para pelajar yang dijadikan syarat kelulusan UN," ujar Winarno, Senin (9/2).

Menurutnya, tes keperawanan merupakan bentuk pelanggaran HAM. Sudah seharusnya siswa tidak dibuat resah dengan isu tersebut, terlebih waktu pelaksanaan UN sudah semakin dekat.

MUI bahkan meradang