KontraS tolak tim gabungan rekonsiliasi kasus pelanggaran HAM

Merdeka.com - Komisi Untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan menolak (KontraS) menolak pembentukan tim gabungan rekonsiliasi pelanggaran hak asasi berat yang di bawah koordinasi Menkopolhukam Tedjo Edhy Purdijatno dan Jaksa Agung HM Prasetyo. Koordinator KontraS, Haris Azhar, mengatakan rekonsiliasi pelanggaran HAM bukan keputusan yang tepat bagi pemerintah.

"Ini momentum yang tidak tepat yang memaksakan rekonsiliasi yang dilakukan pemerintah. Yang terpenting itu adalah proses hukum dalam memberikan keadilan bagi korban," kata Haris saat jumpa pers di kantornya, Jakarta, Senin (15/6).

Menurut dia, pemerintah harus menciptakan keadilan terhadap keluarga korban pelanggaran HAM dengan mempunyai ukuran proses hukum dalam pengungkapannya harus secara transparan.

"Pertama memastikan keterbukaan fakta dan kebenaran harus diungkapkan, kedua harus ada pengakuan dari korban, dan ketiga harus dipastikan proses hukum upaya keadilan semaksimal mungkin. Rekonsiliasi hanya mungkin dilakukan jika semua syarat yang tadi ditempuh dan dapat persetujuan dari korban," katanya.

Sementara di kesempatan yang sama, Kepala biro penelitian KontraS, Puri Kencana Putri mengatakan pemerintah harus menghadirkan pelaku pelanggaran HAM dalam pengadilan untuk membuat efek jera. Hal itu juga untuk menghindari peristiwa pelanggaran HAM pada massa mendatang.

"KontraS melihat belum ada satu hawa isu pelanggaran HAM diungkapkan. Tim rekonsiliasi tidak mungkin mendapatkan restu keluarga korban dan tidak bisa ciptakan rasa pemuasan terhadap publik," kata Puri.