KontraS tantang Jokowi usut orang dekatnya terkait kasus HAM

Merdeka.com - Kepala divisi pemantauan impunitas Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS), Muhammad Daud meminta presiden terpilih Joko Widodo (Jokowi) untuk menyelesaikan kasus pelanggaran HAM yang diduga melibatkan orang-orang terdekatnya.

"Jokowi berani enggak, karena di sekeliling Jokowi itu adalah bagian dari pelaku ada Hendro Priyono, Muchdi PR, ada Wiranto di sana makanya kita pampang Jokowi berani enggak," kata Daud kepada kepada wartawan sambil menunjuk salah satu poster, di kantornya di Jalan Borobudur, Jakarta, Sabtu (20/9).

Hal itu disampaikan Daud lantaran merasa kecewa atas pernyataan Deputi Tim Transisi Jokowi-JK, Andi Widjajanto yang mengatakan pembentukan pengadilan HAM Ad Hoc memerlukan biaya. Dan pada RAPBN 2015 tidak mengalokasikan dana untuk tujuan tersebut.

Tak hanya itu, dia mengungkapkan bahwa diskusi bertajuk 'koin peduli untuk pembentukan Pengadilan HAM Ad Hoc' merupakan sindiran kepada Tim Transisi Jokowi-JK yang melenceng dari komitmennya, untuk menuntaskan kasus pelanggaran HAM yang terabaikan di 2 periode masa kepemimpinan SBY.

"Ini sebenarnya bentuk sindiran kita, masa sih negara enggak mampu. Dulu juga kan Jokowi-JK waktu dia kampanye menggalang dukungan republik," cetus dia.

Pada kesempatan itu, Daud pun berharap pada pemerintahan baru nantinya Jokowi-JK bisa memberikan perubahan dari rezim sebelumnya.

"Kita ingin mengembalikan logika revolusi mental itu, Jokowi harus belajar dari zaman rezim SBY selama 10 tahun yang gagal menuntaskan pelanggaran HAM berat," tutupnya.