Merdeka.com - Koordinator Badan Pekerja Federasi KontraS, Haris Azhar menyesalkan pertemuan bilateral antara Presiden SBY dengan pejabat tinggi Republik Demokratik Rakyat Korea (Korea Utara), Kim Yong Nam. Menurut Haris, hal ini karena pemerintah Korea Utara tidak mengeluarkan rekomendasi konkrit atas permasalahan HAM.

"Kami menyesalkan pertemuan bilateral antara Presiden SBY dengan pejabat tinggi Republik Demokratik Rakyat Korea (Korea Utara), Kim Yong Nam," kata Haris kepada merdeka.com, Jakarta, Selasa, (15/5).

"Jika pun Menteri Luar Negeri, Marty Natalegawa menyampaikan ke media posisi tegas Indonesia terhadap kondisi HAM di Korea Utara, namun posisi tegas tersebut tidak diikuti dengan tindakan nyata yang semestinya diambil dari dialog ini," tambahnya.

Menurut Haris, pemerintah Indonesia seharusnya sadar bahwa ada situasi yang urgent soal kondisi kemanusiaan di Korut. Tentunya pembicaraan soal HAM merupakan bagian bahasan antara pemerintah Indonesia dan Korut, tetapi kenyataannya tidak demikian.

"Jika mengaku bagian dari peradaban dunia, menjadi bagian dari G20 dan menjadi anggota dewan HAM PBB, sudah sepatutnya menekankan penting soal kemajuan HAM selain membicarakan pengurangan nuklir dan investasi ekonomi," pungkasnya.

Diberitakan sebelumnya, presiden Susilo Bambang Yudhoyono menerima kunjungan kehormatan Presiden Republik Demokratik Rakyat Korea atau Korea Utara, Kim Yong Nam. Kim berada di Jakarta atas undangan Presiden SBY.

Kim Yong Nam tiba di Istana Merdeka pukul 10.00 WIB, Selasa (15/5). Kim disambut oleh Presiden Yudhoyono dan langsung mengikuti upacara kehormatan. Orang nomor dua di Korut ini berkunjung di Indonesia sejak 13-16 Mei. Ini adalah kunjungan ketiga Kim di Indonesia.