Merdeka.com - Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS)  meminta Komisi I DPR dan kapolri melakukan evaluasi dalam penanganan demonstrasi. Keberadaan TNI dalam demo dinilai tidak perlu dilakukan.

"Komisi I harus meminta pertanggungjawaban SBY," kata anggota kontras bidang dokumentasi, David kepada wartawan, Jumat (13/4).

Disamping itu, pengerahan TNI untuk mengamankan demo juga harus dipertanggung jawabkan oleh SBY. TNI yang dikabarkan hanya menjaga titik-titik vital ternyata malah terlihat berhadapan langsung dengan para demonstran.

"Di Makassar, TNI berhadapan langsung dengan para demonstran," ujarnya sambil menunjukan foto saat TNI menjaga demo.

Anggota Kontras lainnya, Crisbiantoro menegaskan pemerintah berlebihan dalam mengantisipasi demo menolak BBM tersebut. Menurutnya, tidak semestinya polri mengerahkan pasukan sebanyak itu untuk mengamankan mahasiswa.

"Tidak semestinya mereka menggunakan senjata untuk prioritas membendung unjuk rasa namun kami juga merasa ada pelanggaran hukum yang dilakukan demonstran," tegasnya.

Seperti diketahui, polisi yang bergabung dengan TNI dibekali perlengkapan yang lengkap mengamankan demo menolak kenaikan BBM pada 29 maret silam. Dalam pengamanannya tersebut banyak terjadi kekerasan kepada mahasiswa, termasuk merusak LBH jakarta.