Kompolnas: Polri dan KPK tegakkan hukum jangan karena dendam!
Merdeka.com - Komisioner Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas) Edi Saputra Hasibuan meminta pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Polri agar sama-sama mengedepankan kebersamaan dan koordinator yang baik dalam penegakan hukum. Dia mengatakan, Kompolnas hanya meminta konflik yang terjadi antara KPK dan jangan sampai mengganggu hubungan antardua lembaga sesama penegak hukum di negeri ini.
"Kami minta dua lembaga sama-sama profesional jangan melakukan penegakan hukum karena unsur dendam," kata Edi, Jumat (23/1).
Kompolnas berharap Presiden Joko Widodo (Jokowi) dapat menyelesaikan konflik dua lembaga ini.
Sebelumnya, KPK menetapkan calon Kapolri Komjen Budi Gunawan sebagai tersangka kasus dugaan transaksi mencurigakan dan rekening gendut. Serangan terhadap KPK pun marak terjadi.
Pagi ini, secara mengejutkan Wakil Ketua KPK Widjojanto diciduk Bareskrim Mabes Polri. Mabes Polri juga menetapkan Bambang Widjojanto sebagai tersangka kasus menghadirkan saksi palsu dalam persidangan Pemilukada Kotawaringin Barat di Mahkamah Konstitusi.
(mdk/eko)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Polres Khusus Kawasan IKN ini, akan memberikan pelayanan kepolisian terhadap enam kecamatan.
Baca SelengkapnyaListyo menekankan paling utama saat ini adalah mencegah agar ini tidak terulang lagi.
Baca SelengkapnyaKetua KPK nonaktif Firli Bahuri dinilai perlu diberhentikan dengan tidak hormat oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi).
Baca Selengkapnyavideo untuk kamu.
Jokowi mengajak para pihak menjaga pesta demokrasi lima tahunan agar jujur dan adil.
Baca SelengkapnyaSekjen PDIP mengingatkan Kapolri banyak suara dari rakyat yang juga berharap agar Polri tetap netral di Pemilu 2024 ini.
Baca SelengkapnyaTidak cukup waktu untuk melakukan pemakzulan Jokowi sebelum Pilpres 2024 diselenggarakan.
Baca SelengkapnyaJokowi menyebut, Firli saat ini masih menjalani proses hukum terkait status tersangkanya dalam kasus dugaan pemerasan SYL.
Baca SelengkapnyaSelain Gerindra, hampir semua partai besar merapat ke Pemerintahan Jokowi seperti PDIP, Golkar, Nasdem, PKB, PAN, PPP, dan Demokrat.
Baca Selengkapnya