Novel Baswedan nilai revisi KUHAP bisa jadi masalah

Merdeka.com - Penyidik KPK Novel Baswedan mengatakan revisi Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) bisa menjadi masalah. Secara tidak langsung, revisi KUHAP itu mengganggu kinerja penyidik dalam hal-hal tertentu atau khusus, seperti penyadapan.

"Dalam keadaan normal atau umum permintaan izin tidak masalah, tapi kalau tidak normal atau khusus akan jadi masalah jadi harus ada mekanismenya," ujarnya dalam diskusi media yang bertajuk 'Peningkatan Kapasitas Media dalam Pemberantasan Korupsi' di KPK, Jakarta, Selasa (26/3).

Novel pun mencontohkannya dengan kasus-kasus penangkapan hakim yang menerima suap. Penangkapan itu, salah satunya hasil dari penyadapan KPK. Ini lah yang menjadi polemik karena penyadapan harus seizin Hakim.

"Contohnya mengenai bagaimana untuk hakim yang akan ditangkap," ujarnya.

Rancangan KUHAP saat ini sedang dibahas di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Salah satu pasal yang direvisi yakni pasal 83 tentang izin penyadapan.

Dalam draft revisi KUHAP Pasal 83 disebutkan penyidik yang hendak menyadap harus mengajukan permohonan izin tertulis ke hakim pemeriksa pendahuluan. Hal inilah yang berpotensi melumpuhkan kewenangan KPK, karena penyadapan harus seizin hakim di pengadilan.

Faktanya, banyak hakim yang tertangkap basah oleh KPK menerima suap. Bahkan, uang suap para hakim itu berkaitan dengan perkara yang mereka tangani. KPK kini telah menangkap 6 orang hakim terkait perkara suap.