Komnas Perempuan adukan 4 anggota DPR ke Badan Kehormatan
Merdeka.com - Badan Kehormatan (BK) DPR mendapat pengaduan dari Komnas Perempuan. Hal ini terkait perilaku anggota DPR yang diduga kurang menghormati perempuan saat melakukan uji kepatutan dan kelayakan Komisi Penyiaran Indonesia (KPI).
Anggota BK DPR Ali Maschan Moesa mengatakan, Komnas Perempuan melakukan pengamatan terhadap sejumlah uji kepatutan dan kelayakan di tiap komisi DPR. Hasilnya, ada beberapa anggota Komisi I DPR yang dinilai kurang menghormati perempuan.
"Jadi Komnas Perempuan itu mengamati, sudah lama fit and proper tes itu ada pertanyaan yang dianggap kurang respon terhadap gender lah," ujar Ali di Gedung DPR, Jakarta, Rabu (11/12).
Dia menyebut, ada empat anggota yang akan dimintai klarifikasi soal itu. Namun, ia tak hafal, siapa orang-orang yang diadukan itu.
"Ada beberapa nama dari Komisi I, ya kita panggil nanti, tapi entah kapan. Mereka enggak mengadukan, hanya klarifikasi. Tapi mereka minta 4 orang Komisi I dipanggil," terang dia.
Dia menjelaskan, Komnas Perempuan melaporkan ke empat orang itu, karena pada saat melakukan fit and proper test, anggota tersebut menanyakan hal-hal yang tidak substantif. Seperti memuji dan bertanya ke hal-hal pribadi peserta fit and propertest.
"Ditanya ibu kok cantik, ada juga (ditanya) hari ini ke spa berapa kali, ya ditanya begitu. Mungkin karena merasa deket," jelas dia.
Menurut dia, baru kali ini ada pengaduan semacam ini. Politikus PKB ini menegaskan, BK akan mengklarifikasi hal ini.
"Ini klarifikasi, bukan pengaduan. Dia mengamati proses fit and proper tes di semua komisi. Untuk Komisi I yang diklarifikasi itu soal fit proper test KPI," terang dia.
"Memang ada beberapa pertanyaan yang kurang relevan. Ya itu misalnya tanya, ibu kok cantik sekali, meskipun konteksnya bercanda," pungkasnya.
(mdk/hhw)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Setelah melalui proses fit and proper test, terpilihlah tujuh calon anggota LPSK.
Baca SelengkapnyaHanya 69 Anggota DPR Hadir Paripurna Pengesahan UU DJK, 234 Orang Izin dan 272 Absen
Baca Selengkapnya8 anggota DPR fraksi PKB yang menandatangani usulan hak angket kecurangan pemilu 2024.
Baca Selengkapnyavideo untuk kamu.
Sejumlah personel keamanan gabungan disiagakan untuk menjaga ketat KPU dan DPR jelang pengumuman hasil Pemilu 2024.
Baca SelengkapnyaKPU sudah pernah mengusulkan untuk pengubahan metode perhitungan suara, namun ditolak DPR.
Baca SelengkapnyaKeputusan untuk meningkatkan gaji KPPS pada Pemilu 2024 sejalan dengan pemahaman akan kompleksitas dan tanggung jawab yang diemban oleh anggota KPPS.
Baca SelengkapnyaKendati demikian, dia menghormati sikap dari fraksi di DPR yang telah menyatakan akan mendukung hak angket.
Baca SelengkapnyaGerindra menilai hak angket itu tidak perlu dilakukan apalagi baru sebatas wacana.
Baca Selengkapnya291 dari 575 orang anggota dewan dinyatakan hadir dalam rapat paripurna itu.
Baca Selengkapnya