Merdeka.com - Ketua Komnas HAM Ahmad Taufan Damanik mengatakan, usulan pembentukan Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi (KKR) sangat dimungkinkan untuk menyelesaikan kasus pelanggaran HAM berat. Dia mengatakan usulan tersebut karena banyak kasus secara objektif tidak bisa lagi diteruskan ke pengadilan.

"Usulan mengenai pembentukan KKR (Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi) karena banyak kasus secara objektif tidak bisa diteruskan lagi ke pengadilan sangat dimungkinkan mengembangkan KKR," ujar Ahmad dalam rapat Komnas HAM bersama dengan Komisi III DPR RI, Selasa (6/4).

Komnas HAM telah berdiskusi dengan Presiden Joko Widodo dan Menko Polhukam Mahfud MD. Dia mengatakan, dalam diskusi itu ada beberapa kasus pelanggaran HAM berat yang masih bisa diselesaikan secara yudisial terutama untuk kasus Papua.

"Meskipun diskusi Komnas HAM dengan presiden maupun pihak pemerintah Menko Polhukam ada beberapa isu tertentu yang sudah diselesaikan Komnas HAM itu bisa penyelesaian secara yudisial terutama yang terkait papua untuk membangun kepercayaan masyarakat di Papua dan internasional," jelas Ahmad.

Ahmad juga menuturkan, penyelesaian kasus pelanggaran HAM berat perlu diakui mengalami stagnansi.

Berbagai pertemuan dengan Presiden, Menko Polhukam, bersama Jaksa Agung dan Komnas HAM telah digelar. Namun masih belum ada kesepakatan bersama.

"Dalam beberapa pertemuan itu belum mendapat kesepakatan tetapi kita menawarkan supaya segera diambil langkah-langkah penyidikan setelah itu Komnas HAM menyerahkan semua keputusan kepada pihak pemerintah dalam hal ini Jaksa Agung," jelas Ahmad.