Komnas HAM Desak Pemerintah Berlakukan Karantina Wilayah untuk Cegah Corona

Merdeka.com - Komnas HAM mendesak pemerintah untuk segera berlakukan karantina wilayah atau lockdown terhadap sejumlah daerah yang masuk zona merah penyebaran virus corona. Hal ini sebagai upaya menghentikan penyebaran corona.

"Komnas HAM meminta kepada Presiden dan jajarannya termasuk pemerintah daerah, untuk segera melakukan langkah-langkah nyata berupa karantina wilayah terbatas untuk daerah-daerah yang sudah dikategorikan daerah merah (red zone) sebagai upaya untuk mencegah penyebaran Covid-19 dan memaksimalkan layanan kesehatan kepada warga negara yang sudah terkonfirmasi positif, pasien dalam pengawasan ataupun orang dalam pengawasan," kata Komisioner Komnas HAM Beka Ulung Hapsara, Jumat (27/3).

Pasalnya Komnas HAM melihat terjadi tren kenaikan terus menerus sebaran positif Covid-19 di sejumlah wilayah di Indonesia. Area persebarannya sudah hampir meliputi seluruh wilayah Indonesia. Saat ini sudah ada 27 provinsi yang merawat pasien Covid-19. Data tersebut melonjak sangat tajam sejak diumumkan pertama kali tanggal 2 Maret yang hanya mencatat 2 orang terkonfirmasi positif di DKI Jakarta.

"Dampak yang dirasakan masyarakat bukan hanya kesehatan publik yang terganggu, juga termasuk tenaga kesehatan dan alat-alat kesehatan serta juga perekonomian, pendidikan, ketenagakerjaan dan juga struktur sosial masyarakat," paparnya.

Di samping itu, Komnas HAM juga mendesak pemerintahan Joko Widodo atau Jokowi untuk memastikan ketersediaan Alat Pelindung Diri (APD), nutrisi dan tempat tinggal sementara (apabila diperlukan) bagi petugas medis agar perlindungan dan pemenuhan hak kesehatan dapat berjalan baik.

"Memastikan tidak ada PHK maupun pengurangan hak buruh lainnya," tegas Beka Ulung.

Menurut Beka, dalam kondisi seperti ini pemerintah juga mesti tetap memastikan kualitas pendidikan dan jangkauan layanan pendidikan yang memungkinkan peserta didik bisa belajar dari rumah. Di samping juga pemerintah harus menjamin distribusi bahan makanan pokok yang memudahkan masyarakat untuk menjangkaunya.

"Memastikan dilindungi dan dipenuhinya hak-hak dasar warga lansia, perempuan hamil, anak-anak dan disabilitas dalam kondisi khusus ini," pintanya.

Beka juga meminta pemerintah untuk memastikan terpenuhinya kebutuhan dasar masyarakat dalam mada karantina wilayah. Hal ini sebagaimana tertuang dalam Pasal 55 Ayat (1) Undang-undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan.

"(Negara harus) meminimalisir potensi konflik sosial yang timbul akibat karantina wilayah, serta mengambil langkah-langkah tertentu untuk memastikan tidak terjadi diskriminasi sosial kepada para pasien, keluarga pasien dan juga tenaga kesehatan," tandasnya.

Reporter: Yopi Makdori