Merdeka.com - Berbagai upaya dilakukan Komnas HAM untuk mengawal kasus pelanggaran HAM yang menyebabkan 24 nyawa melayang di terkait kasus tambang di Kalimantan Timur. Bahkan Komnas HAM menerbitkan rekomendasi kepada Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral, Sudirman Said agar melakukan evaluasi terhadap izin tambang tersebut.

Rekomendasi itu juga ditembuskan ke Gubernur Kalimantan Timur, Kapolda Kalimantan Timur, wali kota dan bupati di daerah tersebut, KPK dan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

"Namun pada pertemuan tersebut, pemerintah Kaltim tidak bisa menjawab persoalan yang ada dan tidak memberikan solusi apapun," ujar Komisioner Komnas HAM, Siti Noor Laila, di Kantor Komnas HAM, Jakarta Pusat, Senin (26/6).

"Bahkan wali kota Samarinda tidak pernah melakukan respons apapun padahal korban dari Samarinda paling banyak karena izin tambangnya paling banyak di Samarinda," sambungnya.

Dia juga menyayangkan, Pemprov Kaltim tidak bisa menjawab berapa besaran uang yang wajib dikeluarkan oleh perusahaan tambang untuk menutup lubang bekas pengerukan tambang. Termasuk berapa lubang yang wajib ditutup untuk mengembalikan kondisi lingkungan agar normal kembali.

"Dinas Pertambangan Kaltim malah mengatakan uang jaminannya tidak untuk menutup lubang. Padahal kalau dilihat di PP 78 tahun 2010, pertambangan yang sudah tidak aktif harus ditutup dalam waktu 30 hari," katanya.

Komnas HAM mendorong agar Polda Kalimantan Timur melakukan proses hukum terhadap perusahaan yang melakukan pelanggaran dan mengabaikan kewajiban dalam perundang-undangan yang berlaku. Serta melakukan tindakan cepat terhadap laporan kematian korban meninggal di bekas lubang tambang batubara.

"Menindak cepat laporan atas kematian para korban dibekas lubang tambang" pungkasnya.