Komnas HAM desak DPR sahkan UU penyandang disabilitas

Merdeka.com - Komisi Nasional Hak Asasi Manusia(Komnas HAM) menilai Undang Undang (UU) nomor 4 tahun 2007 sangat mendiskriminasi penyandang disabilitas. Komnas HAM pun mendorong agar pemerintah segera merevisi UU tersebut.

Menurut Koordinator Pengkajian dan Penelitian Komnas HAM Roy Chatul Aswidah, UU nomor 4 tahun 2007 dibuat hanya karena belas kasihan pemerintah terhadap warga disabilitas.

Roy mengatakan, UU itu tidak dapat menampung dan menyetarakan para penyandang disabilitas dengan masyarakat normal pada umumnya.

"Tidak sesuai dengan HAM, sebab UU itu mendasarkan konsep pada belas kasih, charity pada disabilitas bukan pada negara harus dan berkewajiban memenuhi warga negaranya, hal yang sangat fundamental," jelas Roy di Kantor Komnas HAM, Jakarta, Rabu (19/12).

Selain itu, lanjut Roy, dari sisi triminologi, UU itu sangat tidak etis dengan menggunakan kata-kata cacat. "menggunakan istilah penyandang cacat, lebih menempatkan sebagai objek yang kemudian tidak menjadi dasar pembuatan kebijakan publik, tidak sejalan dengan HAM dari segi kata," imbuhnya.

Oleh sebab itu, Komnas HAM mendorong agar secepatnya DPR membawa RUU tentang penyandang cacat di Program Legislasi Nasional (Prolegnas) 2013.

"Maka dari itu kami merumuskan RUU. Yaitu RUU penyandang disabilitas yang mengadopsi hal-hal yang sangat prinsipil yang lebih sejalan dengan HAM," tutur dia.

"Dokumen sudah dikirim desember (ke DPR) namun tidak masuk Prolegnas, kami akan terus mendorong kalau bisa dibahas 2013 atau paling tidak di 2014," pungkasnya.