Merdeka.com - Ketua Komisi Yudisial (KY) Suparman Marzuki mengatakan akan memantau proses persidangan terdakwa kasus kebakaran hutan dan lahan (Karhutla) di Riau. Suparman juga sudah bertemu dengan Ketua Pengadilan Tinggi (PT) Riau Nommy Purwanto.

"KY akan memonitor hakim yang menyidangkan kasus kebakaran hutan dan lahan. Hakimnya harus berani. Pelaku pembakar lahan harus diberi efek jera," kata Suparman di PT Riau di Jalan Sudirman Pekanbaru, Selasa (18/3).

Menurut Suparman, hakim harus didukung dengan dakwaan jaksa dan bukti-bukti yang dihadirkan penyidik kepolisian. Kedua faktor itu memudahkan hakim menerapkan hukum maksimal bagi pembakar lahan.

"Kalau dakwaannya lemah dan bukti yang disediakan kepolisian tidak kuat, hakim tidak bisa berbuat apa-apa. Makanya, kami ke sini untuk memantau perkembangan kasus dan berkoordinasi juga," kata Suparman.

Menurut Suparman, progresifitas hakim sangat diperlukan. Apalagi Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) sudah menginstruksikan tindakan tegas bagi pembakar hutan dan lahan di Riau.

"Harus ada efek jera. Mereka sudah menghabiskan alam ini. Perbuatan dilakukan, seoalah tidak ada dosa. Masyarakat menderita karena kabut asap dari kebakaran lahan," tegas Suparman.

Suparman menambahkan, hakim harus berani membuat keputusan profresif juga. Yaitu dengan memerintahkan jaksa dan kepolisian mengejar pemodal bagi masyarakat yang membakar lahan.

"Pemodal pembakar lahan diduga ada. Ini harus dikejar sampai tuntas. Jangan hanya pelaku di lapangan, aktor atau pemodal harus diusut sampai tuntas," tukas Suparman.

Selanjutnya, Suparman dan beberapa Komisioner KY akan berkoordinasi dengan Polda Riau dan kejaksaan. "Selanjutnya, kami akan bertemu dengan Kapolda Riau. Dakwan dan bukti dari bawah harus kuat," sebut Suparman.

Selain kasus yang tengah berjalan, KY juga memantau persidangan PT Adei Plantation di Kabupaten Pelalawan. Perusahaan Malaysia itu merupakan terdakwa pembakar lahan tahun 2013 lalu.

"Kasusnya tengah jalan. Ini kami pantau terus. Namun, kami tidak akan memberi tekanan ke hakim. Kami hanya melihat apakah ada kejanggalan atau tidak," pungkas Suparman.