Better experience in portrait mode.
Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan

Komisi XI tegaskan Dirjen Bea Cukai harus bersih dari catatan hukum

Komisi XI tegaskan Dirjen Bea Cukai harus bersih dari catatan hukum rapat paripurna DPR. ©2012 Merdeka.com

Merdeka.com - Anggota Komisi XI dari Fraksi NasDem, Johnny G Plate berharap Kementerian Keuangan memilih sosok Dirjen Bea Cukai yang berintegritas, dan memiliki catatan hukum yang bersih. Dirinya juga menjelaskan, syarat umum untuk menjadi pejabat eselon 1 pemerintah, termasuk Dirjen Bea dan Cukai (BC), harus dapat memastikan jika ke depan kinerja di jajarannya akan berjalan dengan baik.

"Kalau ada masalah hukum harus diselesaikan. Secara umum, memang orang yang punya masalah hukum tidak cocok menjadi pejabat eselon 1," kata Johnny di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Senin (25/5).

Wakil Ketua Fraksi Partai NasDem ini menyakini, tim penilai calon Dirjen Bea Cukai dapat memberikan penilaian tentang masalah-masalah hukum.

"Saya yakin, menteri atau tim penilainya itu mengerti secara jelas tentang permasalahan hukum semacam ini. Sekarang kita membutuhkan seorang Dirjen Bea Cukai yang definitif dan dapat membenahi lembaganya," ujar Johnny.

Namun, Johnny mengakui jika pemilihan Dirjen Bea Cukai merupakan kewenangan pemerintah. Karenanya, DPR tidak dapat mencampuri masalah pemilihan Dirjen Bea Cukai.

"Meski demikian, sosok yang dipilih nanti itu harus memiliki kriteria yang baik, termasuk untuk anggota TNI-Polri. Hanya mereka yang tidak lagi aktif (dalam tugas dan jabatannya) yang berhak mengikuti seleksi Dirjen Bea Cukai," pungkasnya.

(mdk/dan)
ATAU
Geser ke atas Berita Selanjutnya

Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya

Buka FYP
Cak Imin: Kalau Ada yang Dicurangi, Kita Siapkan Gugatan ke MK!

Cak Imin: Kalau Ada yang Dicurangi, Kita Siapkan Gugatan ke MK!

Cak Imin mengaku bakal melakukan gugatan ke Mahkamah Konstitusi (MK) jika menemukan kecurangan pada Pemilu 2024.

Baca Selengkapnya
Komisi III Sarankan Kemenpan RB Punya Aturan Khusus untuk Cegah Pelecehan Seksual di Lingkungan ASN

Komisi III Sarankan Kemenpan RB Punya Aturan Khusus untuk Cegah Pelecehan Seksual di Lingkungan ASN

Dia berharap agar korban pelecehan seksual berani bersuara.

Baca Selengkapnya
Suciwati Bosan Dengar Janji Penyelesaian Kasus Pembunuhan Munir: Segera Bentuk Pengadilan HAM Ad Hoc

Suciwati Bosan Dengar Janji Penyelesaian Kasus Pembunuhan Munir: Segera Bentuk Pengadilan HAM Ad Hoc

Komnas HAM tengah melakukan penyelidikan terhadap kasus pembunuhan Munir.

Baca Selengkapnya
Kamu sudah membaca beberapa halaman,Berikut rekomendasi
video untuk kamu.
SWIPE UP
Untuk melanjutkan membaca.
Bea Cukai Ngurah Rai Musnahkan Barang Sitaan Senilai Rp405 Juta

Bea Cukai Ngurah Rai Musnahkan Barang Sitaan Senilai Rp405 Juta

Pemusnahan ini merupakan salah satu bentuk komitmen Bea Cukai menjaga transparansi

Baca Selengkapnya
Dituduh Melakukan Kekerasan Seksual, Ketua BEM UI Dinonaktifkan

Dituduh Melakukan Kekerasan Seksual, Ketua BEM UI Dinonaktifkan

Dia menerima apa yang telah menjadi keputusan organisasi tersebut. Dia pun akan mengikuti proses hukum yang berlaku.

Baca Selengkapnya
Diskusi dengan Asosiasi Pengusaha, Bea Cukai Ingatkan Pentingnya Patuhi Aturan Menjalankan Usaha

Diskusi dengan Asosiasi Pengusaha, Bea Cukai Ingatkan Pentingnya Patuhi Aturan Menjalankan Usaha

Kelancaran proses bisnis tak terlepas dari kepatuhan dan pemahaman para pelaku usaha

Baca Selengkapnya
Momen Menegangkan Komandan Kopaska Turun Tangan saat Dua Prajurit 'Berantem', Tiba-Tiba Ada Ledakan Berujung Haru

Momen Menegangkan Komandan Kopaska Turun Tangan saat Dua Prajurit 'Berantem', Tiba-Tiba Ada Ledakan Berujung Haru

Belum lama ini, dua prajurit Komando Pasukan Katak alias Kopaska terlibat adu fisik.

Baca Selengkapnya
Komisi III: Sejauh Ini Kejaksaan Agung Netral di Pemilu 2024

Komisi III: Sejauh Ini Kejaksaan Agung Netral di Pemilu 2024

Kejaksaan Agung menegaskan tetap netral di Pemilu 2024.

Baca Selengkapnya
Perludem Serahkan Revisi Angka Ambang Batas Parlemen ke Pembentuk UU: Harus Ada Hitungan Rasional

Perludem Serahkan Revisi Angka Ambang Batas Parlemen ke Pembentuk UU: Harus Ada Hitungan Rasional

Dengan adanya revisi, diharapkan suara rakyat tidak terbuang sia-sia.

Baca Selengkapnya