Better experience in portrait mode.
Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan

Komisi VIII DPR: LGBT meresahkan, bertentangan dengan Pancasila

Komisi VIII DPR: LGBT meresahkan, bertentangan dengan Pancasila Saleh Partaonan Daulay. ©dpr.go.id

Merdeka.com - Kelompok Lesbian, Gay, Biseksual dan Transgender (LGBT) semakin berani menunjukkan eksistensinya di publik. Bahkan tak jarang melakukan kampanye secara terbuka sehingga dinilai membuat resah sebagian besar masyarakat Indonesia.

Ketua Komisi VIII DPR bidang keagamaan dan sosial, Saleh Partaonan Daulay mengakui jika LGBT bertentangan dengan konstitusi Indonesia. Dia pun melarang segala bentuk kampanye dan promosi kaum LGBT di Indonesia yang mayoritas penduduknya beragama muslim.

"Secara umum saja negara kita Pancasila, sila pertamanya KeTuhanan Yang Maha Esa, pembumian dari sila pertama itu kebebasan masyarakat untuk meyakini dan ajaran agama itu ada di konstitusi. LGBT itukan bertentangan dengan nilai agama. Karena itu, tentu mereka tidak boleh menyebarkan, promosikan, merekrut, menghasut orang lain untuk mengikuti LGBT," kata Saleh saat berbincang dengan merdeka.com, Kamis (18/2).

Politikus PAN ini mengakui jika setiap manusia memang berhak menentukan pilihan hidup masing-masing, namun patut diingat, bahwa negara diatur oleh ketentuan dasar yakni Undang-Undang. Oleh sebab itu, dia menentang eksistensi LGBT di Indonesia.

"Menurut saya LGBT itu tidak baik untuk di promosikan, disebarluaskan," terang Saleh.

Banyak masyarakat yang gelisah tentang sepak terjang LGBT di Indonesia. Wacana pembentukan tentang UU LGBT pun bergulir.

Saleh menyerahkan sepenuhnya tentang wacana pembentukan UU LGBT kepada pemerintah. Hanya saja, dia siap jika usulan UU LGBT dilakukan oleh pemerintah.

(mdk/rnd)
ATAU
Geser ke atas Berita Selanjutnya

Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya

Buka FYP
Bripda AN, Polisi di Kendari Ditangkap Terkait Kasus LGBT

Bripda AN, Polisi di Kendari Ditangkap Terkait Kasus LGBT

Bripda AN, saat ini masih diperiksa Propam Polda Sultra.

Baca Selengkapnya
Peta Partai yang Mendukung dan Menolak Hak Angket Kecurangan Pemilu di DPR

Peta Partai yang Mendukung dan Menolak Hak Angket Kecurangan Pemilu di DPR

Wacana hak angket untuk mengusut kecurangan Pemilu 2024 masih bergulir.

Baca Selengkapnya
Terungkap, Bripda AN Terlibat Kasus LGBT Pernah Jadi Korban Kekerasan Seksual

Terungkap, Bripda AN Terlibat Kasus LGBT Pernah Jadi Korban Kekerasan Seksual

Propam Polda Sultra masih memeriksa personel Polresta Kendari berinisial Bripda AN di Kendari.

Baca Selengkapnya
Kamu sudah membaca beberapa halaman,Berikut rekomendasi
video untuk kamu.
SWIPE UP
Untuk melanjutkan membaca.
Ketua DPP NasDem Ingatkan Masyarakat Pilih Pemimpin Bukan karena Penampilan Lucu

Ketua DPP NasDem Ingatkan Masyarakat Pilih Pemimpin Bukan karena Penampilan Lucu

Taufik mengingatkan kepada masyarakat untuk memilih presiden dan wakil presiden berdasarkan kemampuan mengatasi permasalahan bangsa.

Baca Selengkapnya
Naik 300 Persen, PSI Peroleh 42 Kursi DPRD di Papua Raya

Naik 300 Persen, PSI Peroleh 42 Kursi DPRD di Papua Raya

Kenaikan perolehan suara ini karena PSI dianggap menjadi partai yang toleran dan representasi dari Presiden Joko Widodo.

Baca Selengkapnya
Pimpinan DPR Tegaskan Gubernur Jakarta Tetap Dipilih Rakyat

Pimpinan DPR Tegaskan Gubernur Jakarta Tetap Dipilih Rakyat

DPR sudah menerima daftar inventarisasi masalah (DIM) dari pemerintah.

Baca Selengkapnya
PPP Belum Ambil Sikap Hak Angket Pemilu, Singgung Ketua DPR Puan Maharani di Luar Negeri

PPP Belum Ambil Sikap Hak Angket Pemilu, Singgung Ketua DPR Puan Maharani di Luar Negeri

Kendati demikian, dia menghormati sikap dari fraksi di DPR yang telah menyatakan akan mendukung hak angket.

Baca Selengkapnya
Komisi III DPR Desak Temuan Pungli Rp6,1 Miliar di Rutan KPK Segera Dibereskan: Sangat Memprihatinkan

Komisi III DPR Desak Temuan Pungli Rp6,1 Miliar di Rutan KPK Segera Dibereskan: Sangat Memprihatinkan

Komisi III DPR mendesak agar perkara tersebut segera dibereskan agar KPK kembali mendapat kepercayaan publik.

Baca Selengkapnya
JK Nilai Hak Angket Dugaan Kecurangan Pemilu 2024 Cegah Parlemen Jalanan

JK Nilai Hak Angket Dugaan Kecurangan Pemilu 2024 Cegah Parlemen Jalanan

JK kembali mengajak pihak-pihak keberatan dengan hasil Pemilu 2024 menempuh jalur konstitusional.

Baca Selengkapnya