Komisi VII DPR ngotot akan terus panggil Dahlan soal kasus PLN
Merdeka.com - Seakan tidak kenal lelah, Panitia Kerja (Panja) Hulu Listrik Komisi VII DPR berencana memanggil kembali Menteri BUMN Dahlan Iskan, untuk menjelaskan temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terkait kerugian negara sebesar Rp 37,6 triliun.
Ketua Panja Hulu Listrik Effendi Simbolon mengatakan, pihaknya akan terus memanggil mantan Dirut PLN itu. Sebab, kata dia, Dahlan harus menjelaskan kepada Panja Hulu Listrik atas kerugian negara itu.
"Nanti kita akan terus panggil sampai dia (Dahlan) hadir dan menjelaskan," kata Effendi saat dihubungi, Jumat (25/1).
Namun demikian, politisi PDI Perjuangan ini mengaku belum menjadwalkan kapan waktu yang tepat, memanggil bos Jawa Pos Grup itu.
Selain itu, lanjut dia, Komisi VII juga berniat membawa kasus tersebut kepada KPK untuk menyelidiki secara pasti penyebab kerugian negara, dan siapa saja pihak yang bertanggung jawab atas kerugian negara puluhan triliun itu.
"Nanti kita dengarkan dulu penjelasan dari beliau (Dahlan). Kalau ini clear, kami lanjutkan ke KPK," tegas dia.
Seperti diketahui, Komisi VII DPR telah memanggil sebanyak 6 kali Dahlan Iskan untuk melakukan klarifikasi terkait inefisiensi di PLN ,saat masih menjabat sebagai Dirut PT PLN.
Namun, Dahlan hanya berkenan hadir sebanyak 2 kali. Dengan alasan sibuk dan seolah tak menggubris panggilan DPR, Dahlan mangkir 4 kali.
(mdk/cob)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Panglima TNI Petakan Ada 15 Provinsi Rawan dalam Pilkada 2024, Ini Daftarnya
Pelaksanaan Pilkada secara serentak nanti memiliki kerawanan yang lebih besar dibandingkan Pilpres maupun Pileg.
Baca SelengkapnyaSejumlah Wilayah Indonesia Alami Pemadaman Listrik, Salah Satunya Tarakan
PLN mengonfirmasi bahwa kondisi pasokan listrik hari ini di Tarakan memang defisit lantaran beban puncak berada di atas daya pasok.
Baca SelengkapnyaWarga Ganti Meteran Listrik Malah Kena Denda Rp41 Juta, Begini Penjelasan PLN
Tagihan itu muncul usai meteran listrik dirumahnya harus diganti dengan yang baru.
Baca Selengkapnyavideo untuk kamu.
Pemerintah Ungkap Alasan Buka Loker 2,3 Juta CPNS dan PPPK Tahun 2024
Pemerintah Beberkan Alasan Buka Loker CPNS dan PPPK Tahun 2024
Baca SelengkapnyaDPR Apresiasi Langkah Kejagung Masukkan Kerugian Ekonomi Negara dalam Kasus Korupsi
Penghitungan kerugian ekonomi negara bisa menjadi pertimbangan hakim dalam memutus perkara korupsi.
Baca SelengkapnyaKomisi III DPR Ingin Dugaan Korupsi di Antam Jadi Momen 'Bersih-bersih' BUMN
Korupsi yang diduga dilakukan Budi Said di Antam ditaksir mencapai Rp1,1 triliun
Baca SelengkapnyaDigugat AMAN soal RUU Masyarakat Adat, DPR Bilang Begini
Aliansi Masyarakat Adat Nasional menggugat DPR dan pemerintah ke PTUN karena dianggap abai
Baca SelengkapnyaKasus Dugaan Pemalsuan Data Pemilu 2024 di Kuala Lumpur, Tujuh PPLN Dituntut Enam Bulan Penjara dan Denda Rp10 Juta
Enam PPPLN tidak dipenjara sementara satu dijebloskan ke rutan.
Baca SelengkapnyaIndonesia Ternyata Pernah Terancam Krisis Listrik dan Buat PLN Ketar-Ketir, Ini Penyebabnya
PLN pernah menghadapi tantangan stok batubara yang kurang dari 5 Hari Operasi Pembangkit (HOP) pada Desember 2021 lalu.
Baca Selengkapnya