Komisi IV DPR godok RUU tentang perlindungan nelayan dan ikan
Merdeka.com - Dewan Perwakilan Rakyat tengah menggodok pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan dan Pembudidayaan Ikan. RUU yang dirancang untuk melindungi ikan dari pihak yang tidak bertanggung jawab ini rencananya bakal disahkan tahun ini.
Wakil Ketua Komisi IV DPR Herman Khaeron menyatakan bahwa RUU ini masuk dalam prioritas DPR. Dia menargetkan, RUU ini selesai akhir tahun 2015 nanti.
"Kami inisiatif prioritaskan RUU Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan dan Pembudidaya Ikan. Kami targetkan dua kali masa sidang insya Allah selesai. Sekitar bulan September atau Agustus bisa kita sahkan," ujar Herman dalam pesan singkat, Kamis (16/4).
Wakil Ketua Fraksi Partai Demokrat ini menambahkan, RUU ini dilakukan untuk meningkatkan kesejahteraan nelayan. Selain itu, diharapkan dengan adanya UU ini bisa menambah protein bagi masyarakat.
"Bahwa seluruh sumber daya alam kelautan Indonesia, selain mensejahterakan para pelakunya, juga memberikan dampak positif terhadap peningkatan gizi dan protein masyarakat. Sehingga sesuai roadmap yang disuguhkan IPB, IQ masyarakat dapat meningkat. Banyak contoh yang saya kira kita perlu bercermin ke Jepang, yang memang konsumsi ikannya sudah berada dalam taraf konsumsi gizi yang seimbang," tambahnya.
Dia berharap pembahasan RUU inisiatif DPR tersebut tidak mengalami kendala. Menurutnya, pemerintah juga berkomitmen mendukung RUU itu. "Pemerintah tidak ada masalah. Mudah-mudahan sejalan dengan konsep pemerintahan Presiden Jokowi," ucapnya.
(mdk/rnd)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Komisi III: Sejauh Ini Kejaksaan Agung Netral di Pemilu 2024
Kejaksaan Agung menegaskan tetap netral di Pemilu 2024.
Baca SelengkapnyaUpaya KKP Lawan Pencurian Ikan dengan Penangkapan Terukur Dapat Dukungan FAO
Program ini salah satu tujuannya untuk memastikan keberlanjutan populasi perikanan.
Baca SelengkapnyaKomisi III Minta Kejagung Tetap Jaga Netralitas di Pemilu 2024
Wakil Ketua Komisi III DPR Ahmad Sahroni meminta Kejaksaan Agung (Kejagung) untuk tetap menjaga netralitas di Pemilu 2024.
Baca Selengkapnyavideo untuk kamu.
Pesan Tegas Jenderal TNI ke Prajurit Jelang Pemilu 2024
Kasad meminta jika ada prajurit yang tidak netral untuk segera melaporkan ke institusi TNI.
Baca SelengkapnyaNelayan Indramayu Curhat Dipalak Bajak Laut, Ganjar: Kita Sikat
Ganjar mengapresiasi keberanian nelaysn menungkap praktik pungli.
Baca SelengkapnyaJelang Masa Tenang Pemilu 2024, Menpan RB Ingatkan ASN Wajib Netral dan Bebas Pengaruh Politik Tak Sehat
Sejumlah alasan mengapa ASN harus netral karena sebagai bentuk kewajiban profesionalism.
Baca SelengkapnyaLama Tak Terlihat, Eks Menhan Jenderal Ryamizard Ryacudu 'Turun Gunung' Dukung Anies-Muhaimin
Siapa yang tak kenal Jenderal TNI (Purn) Ryamizard Ryacudu. Sosoknya sudah tak asing lagi di masyarakat.
Baca SelengkapnyaNgobrol Bareng Nelayan Perahu Ketek Palembang, Ganjar Tawarkan KTP Sakti dan Bentuk Koperasi untuk Modal
Solusi Ganjar itu mendapat respons positif nelayan.
Baca SelengkapnyaKomisi III DPR Desak Temuan Pungli Rp6,1 Miliar di Rutan KPK Segera Dibereskan: Sangat Memprihatinkan
Komisi III DPR mendesak agar perkara tersebut segera dibereskan agar KPK kembali mendapat kepercayaan publik.
Baca Selengkapnya