Merdeka.com - Badan Reserse Kriminal (Bareskrim) diduga telah mengeluarkan Surat Perintah Dimulainya Penyidikan (SPDP) terhadap pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Agus Rahardjo dan Saut Situmorang. Agus dan Saut diduga melakukan tindak pidana dengan membuat surat palsu dan penyalahgunaan wewenang. Namun status Agus dan Saut masih terlapor.

Mendegar hal itu, anggota Komisi III DPR Junimart Girsang menilai penerbitan surat tersebut tidak terbilang cepat. Sebab, dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) tidak diatur penerbitan SPDP harus didahului dengan penyelidikan dan penyidikan.

"KUHAP itu kan tidak mengatur harus ada penyelidikan dan penyidikan. Sepanjang kepolisian punya dua alat bukti yang cukup ya berhak menerbitkan sprindik dan lalu membuat SPDP," kata Junimart saat dihubungi, Rabu (8/11).

Kendati demikian, Junimart pun meminta pihak kepolisian untuk bekerja secara transparan dalam menyelidiki kasus ini. Hal kata dia perlu dilakukan untuk mencegah tindakan politisasi dari oknum yang tidak bertanggungjawab.

"Jadi kita harapkan polisi bekerja secara profesional dan transparan membuka bagaiana semua proses penyidikan. Supaya jangan dipolitisir juga sama pihak yang tidak bertanggung jawab," ucapnya.

Untuk diketahui, Kadiv Humas Mabes Polri Ir Jen Setyo Wasisto membenarkan bahwa Bareskrim telah meningkatkan status kasus pimpimpinan KPK Agus Raharjo dan Saut Situmorang ke penyidikan. Status tersebut dinaikan sejak tanggal 7 November 2017.

"Iya, sudah melaksanakan penyidikan semenjak tanggal 7 November 2017. Jadi semenjak kemarin sudah dinaikkan menjadi tingkatnya penyidikan. Tetapi status Saut Situmorang dan Agus Rahardjo masih sebagai terlapor," kata Setyo di Kompleks Mabes Polri, Jakarta Selatan, Rabu (8/11).