Komisi III DPR dukung pemerintah tuntaskan pelanggaran HAM masa lalu

Merdeka.com - Anggota Komisi III DPR, Nasir Djamil mengatakan, harus ada upaya yang serius dari Komnas HAM dan Kejaksaan Agung, untuk mengusut tuntas masalah pelanggaran HAM berat yang terjadi di masa lalu.

Dia menyebut, Komisi III DPR selama ini telah berusaha untuk merekomendasikan kepada pemerintah terkait hal tersebut, namun kenyataannya sama sekali belum diimplementasikan hingga saat ini.

"Saya heran kenapa rekomendasi DPR sering tidak dikerjakan. Padahal ini merupakan rekomendasi yang bersifat kelembagaan," ujar Nasir dalam sebuah diskusi di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Jumat (29/5).

Nasir menambahkan, dalam penyelesaian masalah HAM setidaknya harus mengacu pada instrumen negara, yang tertuang dalam UU No 26 tahun 2000. "Kita sudah memiliki acuan, tinggal proses pelaksanaannya yang harus benar-benar direalisasikan," ujar Nasir.

Mengenai wacana pembentukan Komite Rekonsiliasi yang digagas pemerintah, Nasir mengatakan sebagai negara hukum hal itu bisa saja dilakukan di Indonesia. Namun dirinya juga sangat berharap, agar proses-proses penyelesaian kasus tersebut juga bisa ditindaklanjuti, dengan menggunakan aspek yudisial.

Sebab menurutnya, rekonsiliasi saja tidak akan mampu memenuhi rasa keadilan masyarakat, sehingga langkah-langkah hukum tetap harus ditempuh untuk mewujudkan rasa keadilan bagi mereka yang menjadi bagian dari korban kasus-kasus pelanggaran HAM masa lalu.

"Kalau ada kasus pelanggaran HAM berat di masa lalu, permintaan maaf diterima. Namun tentu ada proses-proses yang harus dijalankan dan diselesaikan secara yudisial," pungkasnya.