Merdeka.com - Komisi III DPR menggelar rapat kerja dengan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkum HAM) Amir Syamsuddin. Dalam rapat kerja terbuka tersebut, Amir yang juga ketua panitia seleksi pimpinan KPK itu dicecar pertanyaan terkait proses pemilihan pimpinan KPK, calon pengganti Busyro Muqoddas yang akan berakhir masa jabatannya pada 10 Desember 2014.

Anggota Komisi III DPR Bambang Soesatyo mengatakan telah terjadi silang pendapat di antara anggota Dewan dan pimpinan KPK terkait pemilihan calon pimpinan KPK ini.

"Ada yang berpendapat karena jabatan Menkum HAM akan segera berakhir, jadi tidak mungkin melakukan fit and proper sampai Oktober ini," ujar Bambang di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (28/8).

Menurut Bambang, proses pemilihan pimpinan KPK ini bisa menjadi beban bagi pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla mendatang. Sebab, hingga saat ini jumlah pendaftar masih minim dan panitia seleksi pimpinan KPK belum melakukan tes terhadap para pendaftar.

"Kalau pemerintahan ke depan tidak berubah ketua panselnya sih tidak masalah, tapi kalau diganti ini akan kesulitan," ungkap dia.

Politikus Partai Golkar itu mengatakan ada dua pilihan yang beredar di masyarakat terkait calon pimpinan KPK ini, yakni memperpanjang jabatan Busyro atau mengosongkan posisi Busyro.

"Kita sadar ketentuan undang-undang yang mengharuskan komisioner lima orang harus tetap ada, tapi dengan begitu harus ada dua kali pansel dan fit and proper test. Ini perlu jalan keluar yang tepat, apalagi Busyo tidak lagi berminat jadi pimpinan KPK," ucap Bambang.

Anggota Komisi III lainnya dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera, Aboe Bakar Al Habsy, menyarankan agar pansel pimpinan KPK memilih calon-calon yang kredibel. Dia juga mempertanyakan kebenaran terkait surat dari KPK yang meminta agar posisi Busyro dikosongkan saja.

"Apa langkah pro aktif Menkumham untuk dapat orang seperti itu," ujarnya.