Komisi II DPR sidang KPU dan Bawaslu, evaluasi Pemilu 2014
Merdeka.com - Komisi II DPR menggelar rapat evaluasi penyelenggaraan pemilu legislatif dan pemilu presiden dan wakil presiden (pilpres). KPU dan Bawaslu turut hadir dalam rapat tersebut.
Ketua Komisi II DPR Agun Gunandjar Sudarsa mengatakan, sebetulnya rapat sudah diagendakan sejak bulan lalu. Namun, KPU dan Bawaslu belum dapat memenuhi panggilan karena sibuk menghadapi sidang gugatan di MK dan DKPP.
"Hari ini kita gelar kembali untuk evaluasi secara menyeluruh bagaimana proses pemilu legislatif dan pemilu presiden," ujar Agun di Gedung DPR, Jakarta, Senin (1/9).
Menurut dia, Komisi II berkewajiban memberikan rekomendasi kepada KPU dan Bawaslu untuk evaluasi. Dengan tujuan, penyelenggaraan ke depan bisa lebih baik lagi.
"Karena kita punya kewajiban memberikan rekomendasi untuk perbaikan penyelenggaraan pemilu legislatif dan pilpres 5 tahun akan datang, didasarkan atas pengalaman selama ini," tegas dia.
Sementara itu, hadir pula dalam rapat ini Ketua Bawaslu Muhammad. Menurut dia, KPU dan Bawaslu akan dipertanyakan soal penyelenggaraan pilpres oleh Komisi II DPR.
"Ini adalah evaluasi pilpres berdasarkan catatan Komisi II sudah lama diagendakan, tetapi ada (sidang) MK dan baru sempat dilaksanakan hari ini, saya dapat info akan dihadiri seluruh Komisi II DPR. KPU dan Bawaslu akan dipertanyakan mengenai pelaksanaan pilpres," kata Muhammad.
Hadir pula dalam rapat ini Ketua KPU Husni Kamil Manik. Namun dia ogah berkomentar dan langsung bergegas menuju ruang rapat.
(mdk/cob)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Anggota Komisi II DPR RI dari Fraksi PDI-Perjuangan, Endro S Yahman mengusulkan, dibentuk panja untuk evaluasi Pemilu 2024.
Baca SelengkapnyaBerhubung KPU tidak hadir di rapat hari ini, Komisi II DPR memutuskan untuk menunda rapat.
Baca SelengkapnyaRDP dengan Komisi II kemungkinan baru akan digelar setelah rekapitulasi perolehan suara Pemilu 2024.
Baca Selengkapnyavideo untuk kamu.
Komisi II DPR mengatakan, secara teknis harus dipertegas ulang jadwal cuti khusus untuk para pejabat saat ingin kampanye politik.
Baca SelengkapnyaKomisi III DPR mendesak agar perkara tersebut segera dibereskan agar KPK kembali mendapat kepercayaan publik.
Baca SelengkapnyaEvaluasi oleh KPU RI akan melibatkan tim dari masing-masing pasangan calon presiden dan wakil presiden.
Baca SelengkapnyaKetua KPU terbukti melanggar etika saat menerima pendaftaran pencalonan Gibran Rakabuming Raka
Baca SelengkapnyaMasyarakat diyakini mampu menjaga kerukunan dan kedamaian usai pemilu
Baca SelengkapnyaEvaluasi itu dilakukan bersama tim sukses masing-masing calon presiden dan calon wakil presiden.
Baca Selengkapnya