Komisi I DPR duga hukuman mati jadi komoditas Pilpres di Brasil

Merdeka.com - Wakil Ketua Komisi I DPR, Tantowi Yahya mendukung kebijakan hukuman mati bagi bandar narkoba. Pemberlakuan hukuman mati dinilai tidak melanggar norma internasional.

"Kita tidak melanggar norma internasional, sesuai konvensi PBB bahwa hukuman mati boleh terhadap hukum darurat. Yang kita hukum warganya yang melanggar di wilayah kita," kata Tantowi di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Selasa (24/2).

Menurutnya langkah Presiden Brazil Dilma Rousseff mengecam hukuman mati di Indonesia tidak tulus karena faktor kemanusiaan. Diduga ada motif politik di balik protes keras hukuman mati yang didengungkan Brasil atas warga negaranya tersebut.

"Jangan dikelabui, ini seolah-olah berlandaskan kemanusiaan, ini kemanusiaan atau politik? Jangan-jangan hukuman mati jadi komoditas Pilpres di Brazil dan Australia. Patut diduga (hukuman mati) sebagai komoditas, itu pilihan mereka, kita jangan dikelabui," terang dia.

Lanjut dia, selama ini Indonesia pun tidak bergantung dengan Brasil dan Australia dalam urusan pertahanan. Maka dari itu tidak ada yang perlu dikhawatirkan atas protes Brasil terhadap kebijakan hukuman mati bandar narkoba.

"Indonesia strategis, anggaran pertahanan kita baik. Kita tidak tergantung pada satu negara, kita bebas, kita tidak mau didikte, kita bebas," pungkas dia.