Komisi I DPR Dorong Kerja Sama Strategis Indonesia dan Norwegia
Merdeka.com - Norwegia merupakan mitra penting dan strategis bagi Indonesia. Dari negara Eropa utara itu, sudah banyak bidang kerja sama terkait peningkatan perdagangan, alih teknologi, dan kontak antarwarga.
Wakil Ketua Komisi I DPR Teuku Riefky Harsya merasa kerja sama yang terbangun antara Indonesia dan Norwegia selama ini perlu didukung. Apalagi hubungan keduanya semakin kuat ketika pertemuan Presiden Indonesia Joko Widodo dengan PM Norwegia Erna Solberg di Jakarta pada 30 November 2015 lalu. Dari situ menghasilkan beberapa komitmen untuk meningkatkan hubungan bilateral kedua negara di berbagai sektor, terutama perikanan, energi, dan lingkungan.
"Sebagai salah satu mitra terdekat Indonesia, Norwegia tentu berada pada prioritas tinggi kami untuk kerja sama bilateral, termasuk dalam hal kemitraan dengan sesama anggota parlemen," kata Riefky saat Komisi I DPR RI menerima delegasi Parlemen Norwegia di Kompleks Parlemen, Jakarta, Selasa (21/8).
Menurut Riefky, kunjungan delegasi Parlemen Norwegia bertepatan dengan peringatan 70 tahun hubungan diplomatik Indonesia dan Norwegia. Sejak tahun 1951, hubungan kedua negara ini terus berlanjut dan semakin kuat di berbagai bidang sampai sekarang.
Lebih kurang terdapat 35 perusahaan Norwegia kini beroperasi di Indonesia. Legislator asal Aceh itu berharap, kerja sama dalam bidang itu bisa semakin meningkat ke depan. Apalagi, Norwegia punya keunggulan di bidang perikanan dan akuakultur, serta energi terbarukan.
"Komisi I mengharapkan kunjungan ini dapat meneguhkan keberlanjutan kerja sama berbagi pengetahuan dan pengalaman dalam pengembangan, pengoperasian, dan ragam pengelolaan program yang berkualitas dan bermanfaat bagi rakyat di masing-masing negara," kata dia.
Ketua delegasi Parlemen Norwegia dipimpin Anniken Huitfeldt dari Partai Pekerja. Dalam sambutannya, dia menyatakan bahwa kunjungan ini sebagai bentuk memperkuat hubungan dengan Indonesia yang memiliki makna bilateral dan multilateral.
Salah satu isu penting dibawa mereka, terkait kondisi krisis iklim global yang dirasakan Norwegia. Apalagi, kata Anniken, binatang seperti Beruang Kutub mulai kini kondisinya terancam akibat iklim dunia yang semakin memanas ini.
"Indonesia di rasa memiliki jauh lebih banyak wilayah hutan daripada Norwegia dipandang memiliki potensi signifikan untuk berperan dalam mengurangi dampak dari Krisis Iklim Global (Global Warming) yang juga berdampak kepada Norwegia. Ini sekaligus juga dalam rangka melihat peluang kerjasama mencegah dampak Krisis Iklim Global," ungkap Anniken kepada anggota Komisi I DPR.
(mdk/ang)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
DPR Puji Upaya Pemerintah Jokowi Cegah Dampak Konflik Timur Tengah
Indonesia tak pernah setuju tindakan kekerasan dalam bentuk apapun
Baca SelengkapnyaDPR Telah Terima Surpres Tentang Daerah Khusus Jakarta
Surpres tersebut akan ditindaklanjuti sesuai dengan mekanisme yang berlaku di DPR RI.
Baca SelengkapnyaRespons PDIP Soal Tiga Kali Prabowo Setuju dengan Gagasan Ganjar Saat Debat Ketiga Capres
Debat ketiga capres bertema pertahanan dan keamanan, hubungan internasional dan globalisasi, serta geopolitik dan politik luar negeri.
Baca Selengkapnyavideo untuk kamu.
Dipanggil Komisi VI DPR soal Politisasi Bansos, Mendag Zulkifli Hasan: Saya Senang!
DPR akan memanggil Menteri Perdagangan (Mendag) Zulkifli Hasan buntut pernyataannya terkait bantuan sosial (bansos) berasal dari Presiden Joko Widodo (Jokowi).
Baca SelengkapnyaJika Terpilih Presiden, Prabowo Janjikan AHY Posisi Sangat Strategis dan Penting
Prabowo Subianto menjanjikan Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) jabatan sangat penting dan strategis.
Baca SelengkapnyaHasto Sindir Jokowi: Jangan Berpikir Perampasan Aset, Ini Demokrasi Kita Dirampas
Hasto justru menyindir soal konstitusi dan demokrasi yang dirampas.
Baca SelengkapnyaRespons Istana Soal Kabar Jokowi Jadi Kader Sejak Tahun 1997 dan Ketum Golkar
Koordinator Staf Khusus Presiden Ari Dwipayana menyebut, desas-desas Jokowi akan menjadi ketum parpol sudah lama digulirkan.
Baca SelengkapnyaJawaban Jokowi soal Koordinasi Dengan PDIP Sebelum Pilih AHY Jadi Menteri
AHY sudah punya rekam jejak yang mumpuni untuk menjadi Menteri ATR/BPN.
Baca SelengkapnyaQ & A: Poin Penting Undang-Undang Daerah Khusus Jakarta
UU DKJ disahkan DPR dalam rapat paripurna ke-14 masa persidangan IV, Kamis (28/3).
Baca Selengkapnya