Koalisi Bersih desak DPR hentikan revisi UU KPK

Merdeka.com - Gabungan sejumlah LSM yang menamakan diri sebagai Koalisi Bersih menolak keras rencana revisi UU Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang sedang disiapkan DPR. Kepala Departemen Kajian dan Penggalangan Sumber Daya Walhi Khalisah Khalid, mengatakan jika sudah lebih dari lima tahun, KPK punya agenda pemberantasan korupsi di sektor sumber daya alam namun sayangnya, hingga kini para koruptor itu tak tersentuh.

"Untuk isu minerba, kehutanan, perkebunan dan maritim, korupsi hampir enggak tersentuh dan sulit menjangkau pelakunya," ujarnya dalam jumpa pers di Cikini, Jakarta Pusat, Senin (12/10).

Komisi Bersih ini tergabung atas enam lembaga publik yakni Indonesia Corruption Watch (ICW), Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi), Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA), Pusat Studi Hukum dan Kebijakan (PSHK), dan Yayasan Penguatan Partisipasi, Inisiatif dan Kemitraan Masyarakat Indonesia (YAPPIKA).

Khalisah menambahkan, jika rencana revisi UU KPK menandakan bahwa pemberantasan korupsi oleh KPK terus mendapat perlawanan. "Patut diduga bahwa upaya ini adalah titipan para koruptor atau sebut saja pihak-pihak yang berpotensi menjadi tersangka KPK," ujarnya.

Dia mendesak pembahasan revisi undang-undang untuk tidak dilanjutkan. "Kami desak Ketua DPR untuk hentikan pembahasan revisi Undang-undang KPK dan mencabutnya dari rencana legislasi DPR," ucapnya.

Khalisah berharap Presiden Jokowi menolak usulan tersebut demi membuktikan komitmennya membela kepentingan rakyat dan mewujudkan Indonesia yang bersih dari aksi nakal koruptor.