Merdeka.com - Direktur Informasi dan Komunikasi Politik, Hukum dan Keamanan, Kementerian Komunikasi dan Informatika, Bambang Gunawan mendorong RUU Perlindungan Data Pribadi harus segera hadir di Indonesia. Hal tersebut seiring dengan adanya kasus dugaan kebocoran data 279 juta penduduk Indonesia yang diperjualbelikan di forum online.

"RUU Perlindungan Data Pribadi harus ada, sebagai payung hukum yang kuat dan komprehensif demi memberikan perlindungan data pribadi masyarakat Indonesia," katanya dalam keterangan pers, Senin (24/5).

Dia mengatakan saat ini kebocoran data pribadi disebabkan karena lemahnya payung hukum untuk memberikan perlindungan data pribadi. Beberapa kasus yang sering mencuat ke publik terkait data pribadi misalnya penyalahgunaan data dari Pinjaman Online, kebocoran data di e-commerce dan penyalahgunaan data marketing kartu kredit atau asuransi.

“Ini sudah menjadi bagian dari kebocoran data, atau jual beli data pribadi oleh oknum-oknum tertentu. Kasus-kasus semacam ini dapat segera ditangani jika payung hukum kita kuat lewat kehadiran UU Perlindungan Data Pribadi,” ujarnya.

Dia membeberkan saat ini regulasi yang mengatur perlindungan data pribadi di Indonesia terdapat pada 32 regulasi, yang tersebar di berbagai sektor seperti keuangan, kesehatan, kependudukan, telekomunikasi, perdagangan dan lain-lain. Walaupun demikian dengan banyaknya regulasi tersebut tidak terintegrasi atau hanya bersifat sektoral. Sebab itu kata dia nantinya dikodifikasi dalam UU Perlindungan Data Pribadi yang saat ini masih dibahas di DPR.

“Perlu juga juga kolaborasi antara pemerintah dan masyarakat, di tengah isu pelanggaran terkait perlindungan data pribadi. Apalagi kesadaran publik juga masih rendah terkait menjaga kerahasiaan data pribadi,” ungkapnya.

Sementara itu, Bambang juga mengajak masyarakat untuk menjaga data pribadi. Serta mengingatkan pihak korporasi agar tidak menyalahgunakan data pribadi pelanggan mereka.