Inez (29), karyawan hypermarket. Menurut salah satu warga Jakarta yang bekerja di hypermarket, Inez (29), masalah seperti ini seharusnya dapat diatasi dengan cara bersama, dimana baik polisi maupun KPK mau bekerja sama. "Seharusnya memang KPK yang nanganin, Tapi alangkah baiknya kalo mereka saling kerja sama itu lebih bagus," ujar Ines saat ditemui merdeka,com usai pulang kerja, Minggu (5/8). Wanita yang biasa dipanggil Zes, ini pun berharap kalau seandainya nanti KPK yang berhak mengusut kasus ini, maka KPK harus berani dan transparan kepada masyarakat.

Ari (35), pedagang bendera musiman. Ari (35) mengatakan, seharusnya KPK yang lebih berhak untuk mengusut tuntas kasus tersebut. "KPK lah yang berhak, buat apa KPK ada, kalo kasusnya gak ditanganin sama mereka. Cuma kalo bisa usut sampai tuntas. kita sebagai rakyat kecil udah cape dibohongin mulu," jelasnya saat ditemui merdeka.com saat sedang berjualan di perempatan lampu merah Cawang, Jakarta Timur, Minggu (5/8).

Ismet (42), penjual makanan takjil. Ismet (42), pria yang bisa berjualan makanan takjil di saat bulan puasa ini berharap agar Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dapat kembali menunjukkan taringnya dalam menangani kasus yang melanda institusi Polri. "Sekarang saatnya KPK unjuk taring, KPK ini kan lembaga yang nanganin masalah korupsi, biarpun KPK dibilang gak pernah kelar nanganin kasus disinilah saatnya dia buktiin sama rakyat. Apalagi dengan adanya kepemimpinan yang baru," ujar Ismet saat berjualan takjil di daerah Klender, Jakarta Timur, Minggu (5/8).

Teddy (24) dan Baihaki (28), pengamen jalanan. Dukungan mengalir pada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk menjadi satu-satunya lembaga yang menangani perkara simulator SIM di Korlantas Polri. Tidak hanya sejumlah aktivis antikorupsi saja yang mendukung KPK untuk dapat mengusut tuntas kasus tersebut, beberapa pengamen jalanan pun turut memberikan opini terhadap kasus yang tengah mencuat di media beberapa hari belakangan ini. Teddy (24) dan Baihaki (28) dua orang seniman jalanan yang biasa mangkal di Terminal Kampung Melayu, Jakarta Timur, berharap agar KPK dapat mengusut tuntas kasus simulator SIM, Korlantas Polri. Untuk itu KPK harus bekerja ekstra keras lagi tidak seperti kasus-kasus lainya yang masih terbengkalai saat ditangani KPK. "Seharusnya yang berhak ngusut kasus ini adalah KPK, ini kan tugas KPK untuk memberantas korupsi. Pemberantasan korupsi gak boleh pandang bulu, mau itu jenderal, pengusaha, ataupun presiden sekalipun, harusnya diusut sampai tuntas, diusut sampai ke akarnya. Jangan setengah-setengah juga." ujar Baihaki saat ditemui merdeka.com, Minggu (5/8). Semetara itu menurut Teddy tugas Polri dalam mengangani kasus ini hanyalah sebatas membatu KPK dalam mengawasi kasus ini. bukannya malah mencoba menghalanginya. "Memang sulit posisi KPK di sini, kasus satu belum kelar terus nanganin kasus baru lagi. Ibarat kata, Indonesia ini dunia dongeng gak bakal ada abisnya kalo masalah korupsi satu belom kelar, nongol lagi satu," jelas Teddy

Rizka (45), Sopir Bus PPD Tidak hanya dorongan para pakar politik yang menginginkan agar Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) untuk turun tangan mengatasi masalah kasus simulator korlantas Polri. Rizka (45), seorang Sopir bus PPD 213 jurusan Kampung Melayu-Grogol, berharap agar SBY bisa bertindak tegas selaku kepala negara untuk bisa menentukan siapa yang berhak menangangi kasus tersebut. "Kalo rakyat yang beropini gak bakal kelar, di sini harus ada peranan presiden. SBY harus manggil ketua KPK sama Kapolri untuk duduk bersama, yang jadi masalahnya posisi SBY sekarang lagi kejepit. Ibaratnya kalo nengok kanan digaplok kiri, nengok kiri digaplok kanan," jelasnya saat ditemui merdeka.com.

Ganda (38), kolektor motor tua. Ganda tinggal di kawasan Halim. Dia lebih setuju kasus simulator SIM ditangani Polri. Ini kata-kata Ganda: "KPK tiap nanganin kasus gak pernah kelar, kasus satu belom kelar dateng lagi kasus satunya, terus masih mau nanganin yang ini. Ini namanya mau nutup kasus lama sama kasus baru, udah basi," ujar Ganda.

Aan (25), pedagang warung kelontong. Aan (25), pedagang warung kelontong di depan Polsek Jatinegara juga ingin kasus simulator SIM ditangani polisi. "Polisi lah, dia kan yang lebih tahu, biasanya emang pejabat kayak gitu kalo masuknya keluar duit, pas ngejabat juga ngambil duit. Makanya polisi harus memperbaiki citranya yah harus buktikan ama rakyat, kalo dia juga bisa menjaring polisi," ujar Aan kepada merdeka.com.

Yanto (42), penjual asesoris sepeda motor "Fifty-fity kalo menurut saya. KPK bisa, Polri bisa, tapi karena kasusnya menyangkut polisi yah kalo bisa polisi yang nanganin, memang sih KPK tugasnya berantas korupsi, tapikan polisi juga aparat hukum di Indonesia, berarti polisi juga berhak ngurusin masalah ini sendiri."

Katmari (50), sopir bajaj. Katmari (50) yang sehari-harinya sopir bajaj memberikan dukungan penuh kepada pihak polisi untuk mengusut tuntas kasus simulator SIM di Korlantas Mabes Polri. Menurut pria yang sudah 15 tahun menjalani profesinya sebagai sopir bajaj ini, KPK selama ini tidak becus menangani kasus-kasus yang terjadi selama ini. "Gak setuju kalo KPK yang nanganin, soalnya gak percaya ini sandiwara duit namanya. Bisa aja nanti dipenjara pelaku korupsinya tapi buktinya yang tahun kemarin kenapa di penjara tiba-tiba ada di Bali, yang wajib nanganin Polri kan polisi buat ngayomin rakyat," ujarnya saat kepada merdeka.com ditempat mangkalnya, di Carrefour Buaran, Jakarta Timur, Minggu (5/8).

Udin (35), tukang parkir. Meskipun citra Polisi saat ini telah tercoreng di mata masyarakat terkait kasus simulator SIM, seorang tukang parkir bernama Udin (35) tetap mendukung kinerja Polri untuk mengusut tuntas kasus tersebut. "Harus polisi ini kan masalahnya polisi yang nanganin harus polisi jugalah, kalo yang namanya korupsi udah mendarah daging, Presiden juga amburadul jaman udah kebalik. KPK mah cuma buat lambang doang, kebanyakan teori doang," ujar Udin yang ditemui merdeka.com di kawasan Cipinang, Jakarta Timur. Reportase oleh: Laurel Benny Sharon Silalahi, Foto: Imam Buhori.