Kode p1,p2 dan p3 untuk anggota Banggar DPR disuap PPID
Merdeka.com - Dalam persidangan terdakwa kasus dugaan suap alokasi Dana Penyesuaian Infrastruktur Daerah (DPID) Wa Ode Nurhayati menghadirkan saksi-saksi dari sekretariat Badan Anggaran DPR. Salah satu saksi yang dihadirkan yakni staf banggar yakni Khaerudin.
Saat bersaksi, Khaerudin mengungkapkan bahwa dirinyalah yang mengetik sendiri kode-kode warna dalam usulan nama daerah DPID. Khaerudin mengatakan hal itu dilakukannya atas perintah dari atasannya yakni Kasubag rapat Banggar DPR, Nando.
"Data itu berupa kertas ketikan berupa nama daerah dan alokasi," papar Khaerudin.
Namun, Khaerudin membantah pewarnaan kode-kode tersebut berkaitan dengan fraksi di DPR. Khaerudin beralasan maksud dari pewarnaan kode-kode tersebut yakni untuk mempermudah pengerjaan dalam usulan nama-nama daerah DPID.
"Semua warna itu menggambarkan teknis kami mengetahui perubahan alokasinya," ujarnya.
Khaerudin pun menjelaskan kode-kode daerah penerima DPID itu antara lain p1, p2, p3 dan p4. "p1 itu Pak Melchias, p2 itu Pak Mirwan, p3 Pak Olly dan p4 itu Pak Tamsil," ujarnya.
Kemudian, kode-kode seperti A, yakni PKB, PKS, PAN, HAN, PD, PPG, PPP, PDIP menandakan usulan fraksi yang ada di DPR.
"Diberikan Nando (atasan Khaerudin di Banggar) untuk mempermudah kroscek. Setahu saya itu usulan fraksi," singkatnya.
Para anggota Banggar DPR telah berkali-kali membantah ikut kecipratan duit suap.
(mdk/ian)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Diduga Lakukan Pelanggaran Pemilu, Anggota DPR RI Diproses Polres Batang
Baca SelengkapnyaDKPP memutuskan Ketua KPU melakukan pelanggaran etik.
Baca SelengkapnyaSejumlah kader PPP dikabarkan bakal mendukung pasangan calon nomor urut dua Prabowo dan Gibran di Pilpres 2024.
Baca Selengkapnyavideo untuk kamu.
Sikap tegas mendorong hak angket di DPR agar pelaksanaan pemilu serentak pada 14 Febuari lalu dapat terang benderang.
Baca SelengkapnyaSebab, dia menilai saat ini pengawasan DPR RI pada Pemilu 2024 tak ada marwahnya.
Baca SelengkapnyaMahfud menegaskan hak angket diwacanakan TPN Ganjar-Mahfud tidak gembos.
Baca SelengkapnyaKarena karakter dari putra bungsu Presiden Joko Widodo dinilai membuat masyarakat Maluku terpukau.
Baca SelengkapnyaPenyebutan istilah KKB menjadi OPM memiliki dampak politis serta konsekuensi pada cara menyelesaikan.
Baca SelengkapnyaAra mengatakan, keputusan itu melalui pertimbangan yang matang, salah satunya berdiskusi dengan orang tua dan keluarga.
Baca Selengkapnya