Merdeka.com - Koalisi Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) melaporkan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) ke Komisi Yudisial (KY). Laporan ini terkait dengan putusan Majelis Hakim PTUN yang membatalkan 3 Surat Keputusan (SK) Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkum HAM) yang memuat pencabutan pembebasan bersyarat yang belum terlaksana sampai tanggal 16 November 2011.

Putusan tersebut merupakan pengabulan atas gugatan 7 narapidana terhadap SK tersebut.

Dalam agenda pelaporan ini, Koalisi LSM diwakili oleh peneliti oleh Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI), Alvon Kurnia Palma, peneliti pada Indonesia Corruption Watch (ICW), Febri Diansyah, peneliti pada Masyarakat Transparansi Indonesia (MTI), Jamil Mubarok, serta peneliti pada Indonesian Legal Rountable (ILR), Refki Saputra. Dalam laporan tersebut, koalisi menemukan adanya indikasi pelanggaran kode etik dalam penetapan putusan hakim PTUN tersebut.

Menurut Alvon selaku juru bicara koalisi LSM, indikasi tersebut ditemukan dalam proses penanganan perkara. Indikasi tersebut berupa pelanggaran hukum administrasi. "Penyelesaian sengketa Tata Usaha Negara (TUN) sebelum diajukan ke PTUN, terlebih dahulu harus dilakukan upaya administrasi," ujar Alvon dalam pelaporan di Gedung KY, Jl Kramat Raya No 57, Jakarta Pusat, Rabu (14/3).

Selanjutnya, Refki Saputra menambahkan bahwa indikasi pelanggaran kode etik terdapat pada perilaku hakim ketika menjatuhkan putusan. Kode etik yang dimaksud adalah poin 8. "Hakim telah melanggar kode etik poin 8 tentang keharusan hakim berdisiplin tinggi," ujar Refki.

Laporan tersebut diterima oleh Komisioner KY Bidang Pengawasan Hakim dan Investigasi, Suparman Marzuki. Selanjutnya, KY akan mempelajari apakah memang ada indikasi pelanggaran kode etik dalam laporan tersebut, sesuai prosedur pelaporan yang ditetapkan KY.

"Laporan ini kami terima. Sesuai prosedur, akan kami lakukan penelusuran terlebih dahulu. Jadi, butuh waktu yang cukup," ujar Suparman.