Merdeka.com - Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) Pamekasan, Jawa Timur, mencurigai gerakan Islamic State of Irak and Syria (ISIS) yang dikabarkan marak berkembang di Indonesia akhir-akhir ini upaya propaganda pihak asing. Hal ini untuk menciptakan suasana tidak kondusif di Indonesia.

"Karena Indonesia ini bukan negara konflik, sehingga kecil kemungkinan ISIS bisa berkembang di Indonesia," kata Wakil Ketua KNPI Pamekasan Azis Maulana kepada Antara, Jumat (8/8).

Di Indonesia, memang ada sebagian umat Islam yang menginginkan Indonesia membentuk negara Islam. Akan tetapi, keinginan kelompok itu hanyalah sebatas keinginan dan tidak didukung oleh kekuatan politik yang memadai.

Kekuatan partai nasionalis yang menginginkan Indonesia tetap dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) tetap mendominasi, sehingga sangat tidak memungkinkan kelompok kecil itu melakukan gerakan.

Selain itu, ormas Islam terbesar di Indonesia, seperti Nahdlatul Ulama (NU) dan Muhammadiyah sudah menganggap bahwa NKRI adalah harga mati.

"Jika kemudian isu yang berkembang gerakan ISIS mengkhawatirkan, ini kan jelas sangat tidak masuk akal," kata Azis.

Mantan aktivis Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Pamekasan ini menyatakan mencurigai isu ISIS hanyalah upaya untuk memperkeruh, atau sebagai upaya untuk mengalihkan isu bangsa ini dari persoalan yang sebenarnya terjadi.

Baik itu merupakan isu internasional, seperti pelanggaran HAM dalam kasus penyerangan Israel di Jalur Gaza, atau isu nasional seperti mulai maraknya gerakan Papua Merdeka.

"Pemerintah dan masyarakat perlu cermat mengatasi persoalan ini," katanya menambahkan.

Azis menjelaskan, paham ISIS memang merupakan paham yang berbahaya karena di dalamnya memperbolehkan melakukan tindakan dengan kekerasan demi terbentuknya negara Islam.

Ajaran seperti itu, kata dia, sebenarnya bertentangan dengan ajaran agama Islam karena Islam merupakan agama yang menganjurkan berdakwah dengan cara santun, bukan dengan kekerasan.

Dalam sejarah peradaban Islam, Nabi Muhammad juga tidak pernah mendeklarasikan negara Islam saat ia menjadi pemimpin, meskipun yang bersangkutan adalah nabi dari umat Islam.

"Bahkan konstitusi yang digunakan adalah konstitusi yang didasarkan pada keputusan politik atau yang dikenal dengan 'Piagam Madinah' kala itu," terang Azis.

Isu tentang ISIS ini mulai berkembang di Indonesia pascapilpres 9 Juli 2014, bahkan dikabarkan paham ini telah masuk ke Indonesia, sehingga semua pihak membahas persoalan tersebut.

"Hemat kami, memang tidak salah menangkal paham radikal yang berlebihan itu, akan tetapi yang juga perlu dicermati adalah kemungkinan adanya kepentingan asing di balik bergulirnya isu ISIS ini," katanya menjelaskan.