Merdeka.com - Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) menerjunkan tim penegakan hukum ke lokasi tambang bauksit di Kabupaten Bintan, Kepulauan Riau.

Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya mengatakan, tim penegakan hukum KLHK sudah berada di lapangan, dan akan mengambil langkah-langkah hukum.

"Akan diambil langkah-langkah (hukum) ya," kata Siti, Selasa (5/2). Dikutip dari Antara.

Sebelumnya, Gubernur Kepri Nurdin Basirun mengaku tidak mengetahui sejumlah kawasan di Kabupaten Bintan rusak parah akibat penambangan bauksit.

"Saya tidak mau komentar sebelum saya terima laporan dari dinas terkait. Saya akan perintahkan dinas terkait untuk mengawasi penambangan bauksit tersebut," kata Gubernur Nurdin.

Aktivitas penambangan bauksit terjadi di Pulau Dendang, Tembeling, Bekung, Gisi, Pulau Bunut, Pulau Koyang, Pulau Buton, Pulau Malin, Pulau Kelong, Mantang Lama dan Pulau Tembora.

Lahan yang ditambang mengalami kerusakan parah. Penambangan dilakukan setelah Ditjen Perdagangan Luar Negeri memberi izin PT Gunung Bintan Abadi (GBA) untuk mengekspor bahan tambang dengan kriteria tertentu.

Keputusan Ditjen Perdagangan Luar Negeri itu setelah Gubernur Kepri Nurdin Basirun memberi IUP Operasi Produksi melalui Surat Keputusan Nomor 948/KPTS-18/V/2017 tertanggal 10 Mei 2017.

Tidak tanggung-tanggung, sejak Maret 2018-Maret 2019 perusahaan itu mendapat kuota batu bauksit seberat 1,6 juta ton. Perusahaan itu pun membangun kerja sama dengan sejumlah perusahaan agar batu bauksit yang disedot dari bumi Segantang Lada mencapai target untuk diekspor ke China.