Merdeka.com - Wakil Ketua Komite III Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Fahira Idris menyarankan media yang bakal diblokir oleh pemerintah tidak menanggapinya dengan emosional. Namun, mereka diharapkan dapat menyiapkan tim hukum untuk membuktikan diri tidak menjadi situs penggerak paham radikalisme apalagi dikaitkan dengan ISIS.

"Media-media yang diblokir siapkan strategi untuk membalikkan pendapat BNPT dan Kominfo. Buka mata publik bahwa tindakan pemblokiran ini gegabah dan membungkam hak asasi masyarakat dalam menyebarkan dan mendapatkan informasi," kata Fahira Idris lewat rilisnya, Selasa (31/3).

Menurutnya, BNPT dan Kominfo yang sama sekali tidak memberi penjelasan resmi kenapa harus ada pemblokiran terhadap situs-situs online itu sangat disesalkan. Kedua institusi ini harus paham bahwa persoalan pemblokiran situs ini sensitif dan dapat memancing kegaduhan publik.

"Publik sekarang ini kritis. Setiap kebijakan harus ada penjelasannya. Ini negara demokrasi, bukan rezim otoriter. Harus jelas batasan radikal seperti apa. Harus jelas dan ditunjukkan ke publik bukti berita atau informasi seperti apa yang disajikan media-media ini sehingga mereka harus diblokir. Kronologisnya harus jelas. Jangan pakai kaca mata kuda," terang dia.

Lanjut dia, BNPT harusnya lebih mengedepankan pelibatan masyarakat untuk menjadikan penyebaran paham terorisme sebagai musuh bersama. Kalau sudah menjadi gerakan sosial, maka masyarakat sendirilah yang akan aktif mencegah penyebaran paham-paham radikal yang menyebarkan kebencian serta kekerasan.

"Kita harus bisa membedakan mana media-media Islam dan mana media-media yang mengatasnamakan Islam. Bagi saya media Islam itu pemberitaannya menyejukkan dan solutif untuk kemajuan umat Islam. Tetapi kalau pemberitaan hanya fitnah dengan tujuan memecah belah umat, itu bukan media Islam. Kita harus kritis dan menjadi saringan karena ujung-ujungnya yang dirugikan umat Islam sendiri," ujar dia.

Dia mengungkapkan sekarang membuat situs online begitu mudahnya sehingga ada saja ada oknum membuat media yang mengatasnamakan Islam tetapi pemberitaan atau informasi yang disajikan memecah belah dengan tujuan melemahkan umat Islam dan memperburuk citra Islam.

"Saya pribadi mendukung lahirnya media-media Islam yang semua informasi dan pemberitaan untuk memberdayakan dan menggugah kesadaran umat. Namun, kita juga harus kritisi media-media yang mengatasnamakan Islam tetapi pemberitaannya malah menyudutkan Islam. Harus dilihat siapa redaksinya, rekam jejaknya seperti apa," pungkas dia.

Diketahui, berdasarkan informasi yang didapatkan Merdeka.com, baru-baru ini Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemkominfo) baru saja merekomendasikan 22 website yang harus diblokir oleh Internet Service Provider (ISP).