Merdeka.com - Konflik yang terjadi antara Kepolisian Republik Indonesia (Polri) dan Tentara Nasional Indonesia (TNI), dinilai terjadi karena perbedaan wewenang di dua lembaga itu. Polri dinilai memiliki kewenangan yang jauh lebih besar dibanding TNI, karena berada di bawah jalur instruksi presiden.

Atas dasar itu, Mantan Presiden RI Baharuddin Jusuf Habibie sepakat jika wewenang Polri dibatasi. Menurut dia, pembatasan itu dapat dijalankan dengan mengalihkan arah instruksi dari presiden kepada Menteri Dalam Negeri (Mendagri).

"Ya, Polri harus di bawah Mendagri, supaya tidak langsung diperintah oleh presiden," ujar Habibie usai menghadiri sarasehan di Bappenas, Jakarta, Jumat (8/3).

Sementara itu, Staf Ahli Menteri Pertahanan (Menhan) Mayjend TNI Hartind Asrin bersepakat dengan pernyataan tersebut. Menurut dia, di berbagai negara, institusi kepolisian berada di bawah jalur instruksi sebuah departemen atau kementerian.

"Hal itu sebenarnya berlaku universal di seluruh negara," kata Hartind.

Menurut Hartind, posisi Polri yang berada langsung di bawah jalur instruksi presiden perlu ditinjau kembali. "Sebagai institusi sipil, Polri di bawah presiden itu terlalu luas. Polri harus di bawah Kemendagri atau satu departemen," terang dia.

Lebih lanjut, Hartind menambahkan, proses peralihan tersebut tidak dapat dijalankan secara instan. Namun demikian, hal ini perlu dilakukan untuk menciptakan unsur kesetaraan antara TNI dengan Polri.

"Saya kira, proses ini bisa dilakukan dan harus disosialisasikan ke teman Polri," terang Hartind.