Merdeka.com - Kisruh antara DPRD dan Pemerintah Kota Bogor terkait pembelian aset lahan Pasar Jambu Dua terus berlanjut. Dalam kasus pembelian lahan milik pengusaha Angkahong tersebut, Komisi A DPRD menemukan kejanggalan terkait dokumen lahan, dan adanya dugaan penggelembungan dana pembelian lahan diperuntukkan bagi relokasi pedagang kaki lima MA Salmun.

"Dalam tiga kali rapat DPRD dengan Pemerintah Kota kita berkali-kali menanyakan dan meminta dokumen data kepada Wali Kota tetapi hingga kini dokumen itu belum juga diserahkan," kata Ketua Komisi A Jaenal Mutaqin kepada wartawan.

Menurut Jaenal, Wali Kota Bogor Bima Arya Sugiarto seharusnya menunjukkan dokumen data dan kajian diminta oleh Komisi A, agar kecurigaan dari hasil kajian dan temuan-temuan dewan dapat terjawab. Data diminta oleh Komisi A DPRD adalah dokumen kepemilikan pihak ketiga (Angkahong) di Pasar Jambu Dua, di mana dari 7.302 meter persegi lahan dibeli oleh Pemerintah Kota Bogor senilai Rp 43,1 miliar terdapat aset milik pemerintah seluas 1.400, yakni tanah milik negara.

Sementara itu, hingga saat ini sudah 22 anggota dari 45 anggota dewan meneken persetujuan menggunakan hak interpelasi. Badan Musyawarah DPRD Kota Bogor telah menetapkan 30 Maret 2015 akan digelar rapat paripurna tertutup anggota dewan buat menyatakan sikap, apakah akan melanjutkan interpelasi atau tidak.

"Walau saat ini masih 22 orang yang sudah menandatangani, jumlah ini akan bertambah," kata anggota Komisi A DPRD Kota Bogor Ahmad Iswandi saat ditemui di Bogor, Selasa (24/3).

Dikatakan Ahmad, interpelasi merupakan hak masing-masing anggota dewan. Syarat untuk mengusulkan interpelasi sudah terpenuhi, yakni tujuh anggota dari dua fraksi. Saat ini jumlah anggota sudah menandatangani sebanyak 22 orang dari lima fraksi, tinggal dua fraksi yang belum menandatangani yakni Demokrat dan Partai Keadilan Sejahtera.

Hak interpelasi pertama disampaikan oleh fraksi Partai Hanura, disusul oleh Gerindra, Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, Golkar, sebagian anggota Partai Persatuan Pembangunan dan fraksi gabungan Restorasi Bangsa.