Better experience in portrait mode.
Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan

Kinerja KPK dinilai belum memuaskan

Kinerja KPK dinilai belum memuaskan KPK . merdeka.com/Putri Artika R

Merdeka.com - Langkah Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam memberantas korupsi cukup memuaskan. KPK berhasil mengukir prestasi dengan membongkar penggelapan uang negara oleh aparat pajak. Namun demikian, sejumlah kalangan menilai kinerja KPK belum maksimal.

"Berpijak dari pengalaman dalam persidangan korupsi yang besar kemarin, kenapa KPK hanya menyidik pada satu orang seperti Tommy? Seharusnya, yang diperiksa tidak hanya satu orang pelaku," ujar Pakar Hukum Pidana, Yenti Garnasih dalam diskusi bertajuk 'Pejabat Pajak Kelas Teri Ditangkap, Tapi Pejabat dan Penyuap Kakap Dibiarkan Gentayangan' di Jakarta Pusat, Selasa (12/6).

Yenti mengeluhkan, KPK terkesan lamban dalam melakukan penyidikan terkait beberapa kasus besar. Menurut Yenti, itu disebabkan kualitas penyidik KPK yang kurang bagus. "Saya heran kenapa kasus seperti Hambalang tidak segera tertangani. Kalau memang penyidik KPK tidak bagus, ganti saja," tegasnya.

Selain itu, Yenti menambahkan, KPK terlalu buta pada suara publik. Padahal, menurutnya, suara publik dapat membantu kinerja KPK supaya lebih baik. "Kenapa KPK tidak mau terpengaruh dengan suara publik? Padahal dalam UU Tipikor memberikan peluang bagi keterlibatan publik," tambah Yenti.

Senada dengan hal di atas, Sekjen Rumah Perubahan 2.0 Adi Masardi mengatakan kelemahan KPK memang terletak di penyidiknya. "KPK tidak lemah pada komisionernya, tetapi justru penyidiknya. Jika menangani kasus sebesar Rp 1 milyar tidak goyah, apakah akan seperti itu jika kasusnya sebesar Rp 100 milyar? Pasti goyah juga," kata Adi.

(mdk/ian)
ATAU
Geser ke atas Berita Selanjutnya

Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya

Buka FYP
Kejagung dan KPK Dinilai Perlu Koordinasi Bongkar Kasus Korupsi LPEI, Ini Alasannya

Kejagung dan KPK Dinilai Perlu Koordinasi Bongkar Kasus Korupsi LPEI, Ini Alasannya

KPK telah menaikkan status penanganan kasus korupsi LPEI.

Baca Selengkapnya
KPK Tetapkan Tiga Tersangka Kasus Korupsi di Kemenaker, Dua Ditahan

KPK Tetapkan Tiga Tersangka Kasus Korupsi di Kemenaker, Dua Ditahan

KPK menetapkan tiga tersangka kasus korupsi sistem proteksi TKI di Kemenaker yang terjadi pada tahun 2012.

Baca Selengkapnya
KPK Beberkan Baru 29,55 Persen Legislator yang Lapor LHKPN, 6 Menteri Jokowi Belum Setor

KPK Beberkan Baru 29,55 Persen Legislator yang Lapor LHKPN, 6 Menteri Jokowi Belum Setor

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) merilis tingkat kepatuhan pelaporan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) Tahun 2023

Baca Selengkapnya
Kamu sudah membaca beberapa halaman,Berikut rekomendasi
video untuk kamu.
SWIPE UP
Untuk melanjutkan membaca.
Akui Kepercayaan Terhadap KPK Kurang, Mahfud Ingin Kembalikan UU KPK Lama Jika Terpilih Jadi Wapres

Akui Kepercayaan Terhadap KPK Kurang, Mahfud Ingin Kembalikan UU KPK Lama Jika Terpilih Jadi Wapres

Mahfud menegaskan keberadaan lembaga antirasuah itu masih sangat dibutuhkan untuk memberantas Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN).

Baca Selengkapnya
Sudah Naik Penyidikan, KPK Beberkan Modus Korupsi LPEI Rugikan Negara Rp3,4 Triliun

Sudah Naik Penyidikan, KPK Beberkan Modus Korupsi LPEI Rugikan Negara Rp3,4 Triliun

KPK membeberkan ada tiga perusahaan terlibat terindikasi fraud atau kecurangan hingga mengakibatkan negara rugi Rp3,4 triliun.

Baca Selengkapnya
Dipanggil Terkait Kasus Korupsi Eks Mentan SYL, Kepala Bapanas Arief Prasetyo Tak Penuhi Panggilan KPK

Dipanggil Terkait Kasus Korupsi Eks Mentan SYL, Kepala Bapanas Arief Prasetyo Tak Penuhi Panggilan KPK

Arief Prasetyo meminta penjadwalan ulang. Ali menjamin, KPK akan menginformasikan jadwal pemeriksaan berikutnya.

Baca Selengkapnya
Kejagung Koordinasi dengan BPK soal Kerugian Negara dari Korupsi Timah

Kejagung Koordinasi dengan BPK soal Kerugian Negara dari Korupsi Timah

Sejauh ini nilai kerugian negara akibat korupsi tersebut senilai Rp271 triliun.

Baca Selengkapnya
KPK Panggil Wakil Ketua MPR Fadel Muhammad jadi Saksi Kasus Korupsi APD Kemenkes

KPK Panggil Wakil Ketua MPR Fadel Muhammad jadi Saksi Kasus Korupsi APD Kemenkes

KPK memanggil Wakil Ketua MPR RI Fadel Muhammad Al-haddar untuk diperiksa keterkaitannya atas kasus korupsi pengadaan Alat Alat Pelindung Diri (APD) Kemenkes RI

Baca Selengkapnya
Pejabat KKP Dituduh Terima Suap dari Perusahaan Jerman, Begini Respons Menteri Trenggono

Pejabat KKP Dituduh Terima Suap dari Perusahaan Jerman, Begini Respons Menteri Trenggono

Perusahaan asal Jerman dikabarkan menyuap pejabat Kementerian Kelautan dan Perikanan pada periode 2014-2018.

Baca Selengkapnya