Kiemas: KPK lebih baik kerja ketimbang minta gedung baru
Merdeka.com - Ketua MPR Taufiq Kiemas menilai, saweran pembangunan gedung baru Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tak perlu dilakukan. Menurutnya, KPK lebih baik meningkatkan kinerjanya ketimbang membangun gedung baru.
"Saya rasa kerja baik dulu daripada bikin gedung. Kan gedung benda mati, yang anggota KPK barang hidup," kata Taufiq Kiemas kepada wartawan di Gedung DPR, Jakarta, Kamis (28/6).
Ditanya apakah saweran penggalangan dana merupakan langkah tepat untuk membangun gedung baru KPK, suami dari Megawati Soekarnoputri itu menjawab, "Saweran enggak pas. Dulu polisi saweran ditangkepin," jawabnya.
Seperti diketahui, Komisi III DPR hingga kini belum menyetujui pembangunan gedung baru KPK. Padahal, Kementerian Keuangan sudah memberikan lampu hijau.
Hal ini menuai reaksi publik. Sejumlah elemen masyarakat kemudian melakukan penggalangan dana untuk membantu KPK membangun gedung baru.
Polemik pembangunan gedung baru KPK telah meruncing sejak Maret lalu. KPK jauh-jauh hari sudah meminta kepada Komisi III DPR untuk menyetujui anggaran sebesar Rp 166 miliar.
Alasan pembangunan gedung baru karena gedung yang sudah ada sudah tidak mampu menampung pegawai KPK. Padahal, KPK berencana akan menambah pegawai sebanyak 400 orang untuk membantu kerja KPK agar lebih efektif.
Saat ini, jumlah pegawai KPK sekitar 700 orang. Sehingga, jika ada tambahan pegawai gedung lama tidak mampu menampung ratusan pegawai tersebut.
(mdk/dan)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Pejabat KKP Dituduh Terima Suap dari Perusahaan Jerman, Begini Respons Menteri Trenggono
Perusahaan asal Jerman dikabarkan menyuap pejabat Kementerian Kelautan dan Perikanan pada periode 2014-2018.
Baca SelengkapnyaJelang Pencoblosan, Anies Berharap Tidak Ada Lagi Pelanggaran Etik
DKPP menyatakan Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI Hasyim Asy'ari melanggar etik.
Baca SelengkapnyaKejagung dan KPK Dinilai Perlu Koordinasi Bongkar Kasus Korupsi LPEI, Ini Alasannya
KPK telah menaikkan status penanganan kasus korupsi LPEI.
Baca Selengkapnyavideo untuk kamu.
KPU Beberkan Teknis Penentuan Lokasi Kampanye Akbar Anies-Imin di JIS & Prabowo-Gibran di GBK
Diketahui kampanye akbar akan digelar 10 Februari mendatang jelang masa tenang Pilpres 2024
Baca SelengkapnyaTak Penuhi Rasa Keadilan, KPK Banding Atas Vonis Eks Komisaris Wika Beton
Hakim kemudian menjatuhkan vonis 5 tahun penjara terhadap terdakwa.
Baca SelengkapnyaDewas KPK Umumkan Hasil Sidang Etik Firli Bahuri 27 Desember
Tumpak mengatakan putusan hasil sidang etik tersebut sudah disepakati oleh seluruh anggota Dewas KPK. Termasuk tanggal sidang pembacaan putusan tersebut.
Baca SelengkapnyaKPK Tetapkan Tiga Tersangka Kasus Korupsi di Kemenaker, Dua Ditahan
KPK menetapkan tiga tersangka kasus korupsi sistem proteksi TKI di Kemenaker yang terjadi pada tahun 2012.
Baca SelengkapnyaKPK Bahas Peluang Bupati Sidoarjo Ahmad Muhdlor Ali Jadi Tersangka Pemotongan Dana ASN
Ketika penyidik merasa telah terpenuhi alat bukti, maka tentu kedua penyelenggara negara itu akan ditetapkan sebagai tersangka.
Baca SelengkapnyaJokowi Peringatkan KPU: Keteledoran Berbahaya, Berdampak Besar pada Politik!
Jokowi meminta KPU dan para penyelenggara Pemilu memastikan tata kelola pelaksanaan Pemilu 2024 berjalan dengan baik.
Baca Selengkapnya