Better experience in portrait mode.
Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan

KIDP: RCTI paling banyak disemprit KPI

KIDP: RCTI paling banyak disemprit KPI Pemilu 2014. ©2014 merdeka.com/Muhammad Luthfi Rahman

Merdeka.com - Koalisi Independen untuk Demokratisasi Penyiaran (KIDP) mencatat berbagai pelanggaran yang dilakukan oleh stasiun televisi swasta akibat pemberitaan politik demi kepentingan pemiliknya. Catatan tersebut berdasarkan data yang diolah dari Komisi Penyiaran Indonesia (KPI).

Koordinator Divisi Penyiaran dan Media Baru Aliansi Jurnalis Independen Dhadhy Dwi Laksono, menyatakan sejak 2013  media televisi nasional telah diramaikan dengan pemberitaan politik yang terkesan tidak independen. RCTI memuncaki perolehan peringatan atau sanksi dari KPI.

"Yang paling banyak RCTI dapat teguran atau peringatan sebanyak 12 kali. Teguran itu terdiri dari 7 konten siaran dan 5 iklan politik," kata Dhandy di kedai Tjikini, Jl. Cikini Raya Jakarta, Minggu (13/7).

Menurutnya ada beberapa stasiun televisi lain yang mendapatkan teguran serupa. Berdasarkan pantauan Dhandy tercatat pula Metro TV, tvOne, Global TV, MNC TV/TPI, ANTV, SCTV, Indosiar, TVRI, TransTV dan Trans 7 melakukan pelanggaran.

Kasus pertama yang mencuat di publik adalah rekaman rapat politik kader Partai Hanura di Jawa Timur. Rapat itu membicarakan rencana penyalahgunaan program jurnalistik RCTI untuk kepentingan politik pemilik atau kelompoknya pada Mei 2013.

"Meski Dewan Pers telah mengeluarkan aturan netralitas media massa maupun insan pers dalam pemilu masih saja ada yang melanggarnya. Padahal harusnya jika terlibat partai, harus berhenti dari jabatannya di redaksi," terang dia.

Berikut data pelanggaran siaran politik yang dihimpun KIDP. Data ini dihimpun sejak 20 September 2013 sampai 8 Juli 2014 sebagai berikut:

1. RCTI

- Jumlah peringatan/sanksi: 12 kali

- 7 konten siaran dan 5 iklan politik

2. Metro TV

- Jumlah peringatan/Sanksi: 8 kali

- 5 konten siaran dan 3 iklan politik

3. TV One

- Jumlah peringatan/Sanksi: 8 kali

- 4 konten siaran dan 4 iklan politik

4. Global TV

- Jumlah peringatan/Sanksi: 8 kali

- 4 konten siaran dan 4 iklan politik

5. MNC TV/TPI

- Jumlah peringatan/sanksi: 7 kali

- 2 konten siaran dan 5 iklan politik

6. ANTV

- Jumlah peringatan/sanksi: 3 kali.

- 3 iklan politik

7. SCTV

- Jumlah peringatan/sanksi: 3 kali

- 3 iklan politik

8. Indosiar

- Jumlah peringatan/sanksi: 3 kali

- 3 iklan politik

9. TVRI

- Jumlah peringatan/sanksi: 3 kali

- 1 konten siaran dan 2 iklan politik

10. Trans TV

- Jumlah peringatan/sanksi: 2 kali

- 2 iklan politik

11. Trans7

- Jumlah peringatan/sanksi: 2 kali

- 2 iklan politik

(mdk/has)
ATAU
Geser ke atas Berita Selanjutnya

Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya

Buka FYP
Cakupan Kepemilikan IKD Kaltim Capai 99 Ribu Pengguna

Cakupan Kepemilikan IKD Kaltim Capai 99 Ribu Pengguna

Secara persentase, angka tersebut baru mencapai 3,57 persen dari target Kemendagri.

Baca Selengkapnya
Kapolri Beberkan Strategi Mudik Lebaran Aman dan Nyaman Bagi Masyarakat

Kapolri Beberkan Strategi Mudik Lebaran Aman dan Nyaman Bagi Masyarakat

155.165 personel gabungan Polri, TNI dan stakeholder lain dikerahkan selama pelaksaan Operasi Ketupat sejak tanggal 4 hingga 16 April 2024.

Baca Selengkapnya
Catatkan Transaksi Rp33,6 Triliun, Indonesia Berpotensi Jadi Kripto Hub

Catatkan Transaksi Rp33,6 Triliun, Indonesia Berpotensi Jadi Kripto Hub

Jumlah nilai transaksi kripto di Indonesia per Februari 2024 juga mencapai Rp33,69 triliun.

Baca Selengkapnya
Kamu sudah membaca beberapa halaman,Berikut rekomendasi
video untuk kamu.
SWIPE UP
Untuk melanjutkan membaca.
<p>Hasil SPI KPK 2023, Jawa Tengah Raih Predikat Integritas Tertinggi</p>

Hasil SPI KPK 2023, Jawa Tengah Raih Predikat Integritas Tertinggi

Terobosan dalam pelayanan publik dan pencegahan korupsi juga perlu terus dilakukan, agar masyarakat bisa terlayani dengan baik.

Baca Selengkapnya
Dapat Proyek di IKN Nusantara, Realisasi Kontrak PT PP Tembus Rp3,5 Triliun di Januari 2024

Dapat Proyek di IKN Nusantara, Realisasi Kontrak PT PP Tembus Rp3,5 Triliun di Januari 2024

Realisasi ini meningkat sebesar 99,96 persen (yoy) dibandingkan dengan realisasi Januari tahun sebelumnya.

Baca Selengkapnya
Kapolri Ungkap 290 Kasus TPPO Sepanjang 2023, Naik 339 Persen Dibanding 2022

Kapolri Ungkap 290 Kasus TPPO Sepanjang 2023, Naik 339 Persen Dibanding 2022

Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo mengatakan polisi membongkar 290 kasus Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO).

Baca Selengkapnya
Pertumbuhan DPK Perbankan Melambat per November 2023, OJK Ungkap Penyebabnya

Pertumbuhan DPK Perbankan Melambat per November 2023, OJK Ungkap Penyebabnya

Di sisi lain likuiditas industri perbankan pada bulan November 2023 dalam level yang memadai.

Baca Selengkapnya
Usai 2 Tahun Alih Kelola Blok Rokan, PHR Capai Produksi Tertinggi 172.710 BOPD

Usai 2 Tahun Alih Kelola Blok Rokan, PHR Capai Produksi Tertinggi 172.710 BOPD

Produksi PHR di Blok Rokan mencapai 172.710 BOPD, menjadi angka tertinggi sejak alih kelola dan menjadi angka produksi migas tertinggi di Indonesia saat ini.

Baca Selengkapnya
67.955 Prajurit TNI Dikerahkan Amankan Lebaran dan Arus Mudik

67.955 Prajurit TNI Dikerahkan Amankan Lebaran dan Arus Mudik

Pergerakan masyarakat selama libur lebaran tahun ini diprediksi akan mengalami peningkatan.

Baca Selengkapnya