KIDP: RCTI paling banyak disemprit KPI
Merdeka.com - Koalisi Independen untuk Demokratisasi Penyiaran (KIDP) mencatat berbagai pelanggaran yang dilakukan oleh stasiun televisi swasta akibat pemberitaan politik demi kepentingan pemiliknya. Catatan tersebut berdasarkan data yang diolah dari Komisi Penyiaran Indonesia (KPI).
Koordinator Divisi Penyiaran dan Media Baru Aliansi Jurnalis Independen Dhadhy Dwi Laksono, menyatakan sejak 2013 media televisi nasional telah diramaikan dengan pemberitaan politik yang terkesan tidak independen. RCTI memuncaki perolehan peringatan atau sanksi dari KPI.
"Yang paling banyak RCTI dapat teguran atau peringatan sebanyak 12 kali. Teguran itu terdiri dari 7 konten siaran dan 5 iklan politik," kata Dhandy di kedai Tjikini, Jl. Cikini Raya Jakarta, Minggu (13/7).
Menurutnya ada beberapa stasiun televisi lain yang mendapatkan teguran serupa. Berdasarkan pantauan Dhandy tercatat pula Metro TV, tvOne, Global TV, MNC TV/TPI, ANTV, SCTV, Indosiar, TVRI, TransTV dan Trans 7 melakukan pelanggaran.
Kasus pertama yang mencuat di publik adalah rekaman rapat politik kader Partai Hanura di Jawa Timur. Rapat itu membicarakan rencana penyalahgunaan program jurnalistik RCTI untuk kepentingan politik pemilik atau kelompoknya pada Mei 2013.
"Meski Dewan Pers telah mengeluarkan aturan netralitas media massa maupun insan pers dalam pemilu masih saja ada yang melanggarnya. Padahal harusnya jika terlibat partai, harus berhenti dari jabatannya di redaksi," terang dia.
Berikut data pelanggaran siaran politik yang dihimpun KIDP. Data ini dihimpun sejak 20 September 2013 sampai 8 Juli 2014 sebagai berikut:
1. RCTI
- Jumlah peringatan/sanksi: 12 kali
- 7 konten siaran dan 5 iklan politik
2. Metro TV
- Jumlah peringatan/Sanksi: 8 kali
- 5 konten siaran dan 3 iklan politik
3. TV One
- Jumlah peringatan/Sanksi: 8 kali
- 4 konten siaran dan 4 iklan politik
4. Global TV
- Jumlah peringatan/Sanksi: 8 kali
- 4 konten siaran dan 4 iklan politik
5. MNC TV/TPI
- Jumlah peringatan/sanksi: 7 kali
- 2 konten siaran dan 5 iklan politik
6. ANTV
- Jumlah peringatan/sanksi: 3 kali.
- 3 iklan politik
7. SCTV
- Jumlah peringatan/sanksi: 3 kali
- 3 iklan politik
8. Indosiar
- Jumlah peringatan/sanksi: 3 kali
- 3 iklan politik
9. TVRI
- Jumlah peringatan/sanksi: 3 kali
- 1 konten siaran dan 2 iklan politik
10. Trans TV
- Jumlah peringatan/sanksi: 2 kali
- 2 iklan politik
11. Trans7
- Jumlah peringatan/sanksi: 2 kali
- 2 iklan politik
(mdk/has)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Cakupan Kepemilikan IKD Kaltim Capai 99 Ribu Pengguna
Secara persentase, angka tersebut baru mencapai 3,57 persen dari target Kemendagri.
Baca SelengkapnyaKapolri Beberkan Strategi Mudik Lebaran Aman dan Nyaman Bagi Masyarakat
155.165 personel gabungan Polri, TNI dan stakeholder lain dikerahkan selama pelaksaan Operasi Ketupat sejak tanggal 4 hingga 16 April 2024.
Baca SelengkapnyaCatatkan Transaksi Rp33,6 Triliun, Indonesia Berpotensi Jadi Kripto Hub
Jumlah nilai transaksi kripto di Indonesia per Februari 2024 juga mencapai Rp33,69 triliun.
Baca Selengkapnyavideo untuk kamu.
Hasil SPI KPK 2023, Jawa Tengah Raih Predikat Integritas Tertinggi
Terobosan dalam pelayanan publik dan pencegahan korupsi juga perlu terus dilakukan, agar masyarakat bisa terlayani dengan baik.
Baca SelengkapnyaDapat Proyek di IKN Nusantara, Realisasi Kontrak PT PP Tembus Rp3,5 Triliun di Januari 2024
Realisasi ini meningkat sebesar 99,96 persen (yoy) dibandingkan dengan realisasi Januari tahun sebelumnya.
Baca SelengkapnyaKapolri Ungkap 290 Kasus TPPO Sepanjang 2023, Naik 339 Persen Dibanding 2022
Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo mengatakan polisi membongkar 290 kasus Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO).
Baca SelengkapnyaPertumbuhan DPK Perbankan Melambat per November 2023, OJK Ungkap Penyebabnya
Di sisi lain likuiditas industri perbankan pada bulan November 2023 dalam level yang memadai.
Baca SelengkapnyaUsai 2 Tahun Alih Kelola Blok Rokan, PHR Capai Produksi Tertinggi 172.710 BOPD
Produksi PHR di Blok Rokan mencapai 172.710 BOPD, menjadi angka tertinggi sejak alih kelola dan menjadi angka produksi migas tertinggi di Indonesia saat ini.
Baca Selengkapnya67.955 Prajurit TNI Dikerahkan Amankan Lebaran dan Arus Mudik
Pergerakan masyarakat selama libur lebaran tahun ini diprediksi akan mengalami peningkatan.
Baca Selengkapnya