Merdeka.com - Ketua Umum Pengurus Besar Persatuan Guru Republik Indonesia (PB PGRI) Unifah Rosyidi bertemu Presiden Joko Widodo (Jokowi) di Istana Negara, Jakarta. Unifah meminta Jokowi tidak menghapus tunjangan profesi guru dan dosen dalam Rancangan Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional (RUU Sisdiknas).

"Tanggapan presiden sangat positif dan karena kami datang itu untuk membawa solusi juga gitu. Jadi presiden sangat positif menanggapinya dan itu membuat saya lega juga," kata Unifah di kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (20/9).

"Kami mengusulkan agar tunjangan profesi guru dan dosen tidak dihapus dalam RUU Sisdiknas," sambungnya.

Menurutnya, tunjangan guru dan dosen bukan sekadar uang semata, tetapi penghargaan. Dia mengungkapkan, kalangan guru dan dosen sangat tidak nyaman dengan rencana penghapusan tunjangan profesi itu.

"Jadi ngomong yang RUU Sisdik begini-begini ini ada bagiannya orang-orang yang menyoroti. Kalau saya bagiannya bahwa guru dan dosen itu sangat tidak nyaman rencana penghapusan tunjangan profesi guru," ucapnya.

Unifah menyebut, tunjangan profesi guru dan dosen berkaitan erat dengan harkat dan martabat kedua profesi tersebut.

"Jadi, guru dan dosen sebagai profesi itu adalah sebuah syarat mutlak bagaimana negara menghargai kepada guru dan dosen," tandasnya.